Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menangani fenomena pengunduran diri 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan dengan melakukan evaluasi terhadap polemik pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagaimana disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026.
DPR Minta Kemendikdasmen dan Pemerintah Daerah Melakukan EvaluasiLalu menilai Kemendikdasmen perlu mencari penyebab utama persoalan yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana BOS sehingga memicu pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan.
Ia juga meminta pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan ikut melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.
“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, untuk melakukan evaluasi juga,” ungkapnya.
Menurut Lalu, sekolah memerlukan pendampingan dan pembinaan yang lebih baik dalam mengelola dana BOS agar tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menambahkan bahwa dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS tidak hanya ditemukan di Sulawesi Selatan, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ketika terjadi seperti ini maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola, dan juklak-juknis penggunaan dana BOS tersebut harus kita evaluasi lagi,” ujarnya.
Pengunduran Diri Dikaitkan dengan Hasil Evaluasi BPKLalu menilai kasus tersebut menunjukkan perlunya perbaikan pembinaan, tata kelola, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS di masa mendatang.
Ia juga menyoroti adanya komunikasi yang dinilai kurang baik antara dinas pendidikan setempat dan pihak sekolah sehingga manajemen pengelolaan dana BOS perlu diperbaiki.
Sebelumnya dilaporkan sebanyak 326 kepala SMA dan SMK di Sulawesi Selatan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menyatakan pengunduran diri massal tersebut berkaitan dengan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Pengunduran diri itu juga disebut berkaitan dengan temuan BPK mengenai dugaan kesalahan dalam pengelolaan dana BOS di sejumlah SMA negeri di Sulawesi Selatan.
Di Sulawesi Selatan sendiri tercatat terdapat 1.532 sekolah pada jenjang SMA dan SMK.
