HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Perumda Parkir Makassar Raya mengambil langkah strategis untuk memberantas parkir liar dan praktik pungutan liar (pungli) yang kerap muncul selama pelaksanaan event dan konser musik di Kota Makassar. Terobosan ini diharapkan dapat menciptakan layanan parkir yang lebih tertib, transparan, dan nyaman bagi masyarakat.
Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, menegaskan bahwa selama ini penyelenggaraan event berskala besar sering menimbulkan berbagai persoalan parkir, seperti tarif yang tidak sesuai ketentuan, keberadaan juru parkir liar, dan kemacetan di sekitar lokasi. Ia menjelaskan bahwa informasi terkait kegiatan sering diterima setelah event berjalan sehingga belum ada mekanisme baku pengelolaan parkir.
“Sering kali ketika ada event besar, kami Perumda Parkir menjadi pihak yang disalahkan oleh masyarakat,” katanya saat audiensi dengan Wali Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Senin (15/6/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, Perumda Parkir mengusulkan sinkronisasi proses perizinan event yang melibatkan Dinas Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Perumda Parkir Makassar Raya. Melalui mekanisme ini, pengelolaan parkir menjadi salah satu syarat penerbitan izin keramaian sehingga kebutuhan lahan parkir, jumlah juru parkir, dan skema pelayanan dapat dipersiapkan sebelum kegiatan berlangsung.
Lebih lanjut, Adi Rasyid Ali menjelaskan bahwa Perumda Parkir tengah menyiapkan penerapan sistem e-ticketing parkir yang terintegrasi dengan penyelenggaraan event. Dalam skema ini, biaya parkir kendaraan akan dimasukkan langsung ke dalam harga tiket masuk kegiatan.
“Dengan demikian, pengunjung tidak lagi melakukan pembayaran parkir secara terpisah saat memasuki area event,” jelas mantan anggota DPRD Makassar tersebut.
Menurutnya, konsep ini sedang dikaji bersama Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Setiap tiket event akan mencakup komponen biaya parkir sebesar Rp5.000 yang disetorkan secara resmi dan tercatat dalam sistem.
“Kalau biaya parkir sudah terintegrasi dalam tiket, maka masyarakat tidak lagi dibebani pembayaran parkir di lokasi,” bebernya. Ia menilai sistem ini dapat menjadi solusi efektif menghilangkan praktik pungli yang selama ini sering muncul pada pelaksanaan konser maupun kegiatan besar lainnya.
“Pemerintah atau kami PD Parkir juga dapat mengumumkan bahwa parkir saat event gratis karena biayanya sudah masuk dalam sistem yang resmi dan transparan,” tambahnya.
Selain itu, Perumda Parkir juga melakukan pendataan dan pembinaan juru parkir liar berdasarkan wilayah domisili. Saat ini, mereka sudah melakukan roadshow ke sejumlah kecamatan untuk mendata para juru parkir sekaligus memastikan mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Makassar sesuai kecamatan dan kelurahan tempat bertugas.
“Kami ingin seluruh juru parkir yang bertugas memiliki identitas yang jelas dan terdata dengan baik,” jelas Adi Rasyid Ali. Kebijakan ini bertujuan agar pengelolaan parkir memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal serta memudahkan proses pembinaan dan pengawasan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Perumda Parkir Makassar Raya berharap persoalan parkir liar, pungutan tidak resmi, dan kemacetan yang kerap terjadi saat event dapat diminimalisasi. Mereka juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan perparkiran di Kota Makassar.
“Kami akan terus melakukan pembenahan lokasi titik parkir, saran dan pendapat masyarakat kami dengar. Ke depan, pengelolaan parkir harus semakin profesional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkas Adi Rasyid Ali. (*/)
