Jakarta, tvOnenews.com - Intitusi Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai semakin humanis dalam mengawal rentetan aksi unjuk rasa yang terjadi disejumlah wilayah belakangan waktu ini.
Analis politik senior, Boni Hargens mengatakan telah menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani aksi massa yang begitu besar skalanya pada Juni 2026.
Menurut Boni langkah ini terbilang sangat menjaga stabilitas di tengah tekanan dan gejolak sosial dan politik yang belakngan terjadi.
"Bagaimanapun, Polri yang humanis sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat," kata Boni kepada awak media, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Boni menjelaskan pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara.
Menurutnya kedua nilai tersebut sesungguhnya memang tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi.
"Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik dan protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang ada," ungkapnya.
Di sisi lain, Boni merepons rentetan aksi unjuk rasa yang terjadi akibat permasalahan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi.
Kendati demikian, Boni mengingatkan perlunya sikap yang berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah.
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil," ujarnya.
Boni menambahkan bahwa konteks global saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan adaptasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Menurut Boni Indonesia tidak berbeda dari negara-negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.
“Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik," jelasnya.(raa)
