REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Aksi protes mahasiswa yang mewarnai diskusi Kopdar X NYL Bareng Mas Dar bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, bukan tanpa alasan. Mereka melakukan penolakan terhadap kehadiran tiga pejabat pemerintah yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut karena menilai para narasumber tidak layak berbicara tentang Pancasila di tengah kondisi negara yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai yang diperjuangkan rakyat.
Tiga pejabat yang hadir dalam forum tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko.
Baca Juga
Ratusan Mahasiswa UII Turun ke Jalan, Titik Nol Yogya Dipenuhi Suara Kritik
Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak di Mobilnya Usai Ikut Aksi Gejayan
Mahasiswa Geruduk Diskusi Budiman Sudjatmiko-Nusron Wahid-Wamentan Sudaryono di UGM
Ketua Serikat Mahasiswa UGM (SEMA UGM), Mesa, mengatakan kemarahan mahasiswa dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang semakin sulit, ruang kritik yang dinilai menyempit, hingga sejumlah program pemerintah menjadi alasan utama mahasiswa melakukan aksi. "Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa saat dijumpai di lokasi, Senin (15/6/2026), malam. .rec-desc {padding: 7px !important;} Mahasiswa juga menilai kondisi nasional saat ini jauh dari gambaran positif yang disampaikan pemerintah dalam diskusi tersebut. Mesa menyebut kabinet pemerintahan lebih berorientasi pada konsolidasi kekuasaan dibanding menyelesaikan persoalan masyarakat. "Perihal kondisi ekonomi, perihal kabinet ini bukan kabinet kerja, tapi kabinet untuk tidak ada oposisi. Mereka bukan satuan pendukung Prabowo-Gibran, mereka adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran," ujarnya.
