Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan gugatan terkait anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam APBN 2026. Dalam sidang tersebut, guru dan orang tua murid penerima MBG curhat tentang persoalan pelaksanaan MBG.
Sidang perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026 itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj (SAS) yang juga Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, serta ibu murid penerima MBG, Rika Iffati Farihah, hadir sebagai saksi dari pihak pemohon.
Iman awalnya menceritakan dampak yang dirasakan guru setelah program MBG berjalan. Dia mengatakan terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru honorer dan guru P3K yang dianggap sudah sejahtera setelah ada MBG.
"Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG," uhar Iman.
Iman mengaku melakukan survei ke 239 guru dengan hasil ada 92 guru yang merasa beban kerjanya meningkat dan waktu belajar berkurang setelah ada MBG. Dia mengatakan keluhan lain ialah penghasilan tidak mencukupi, keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat, kesempatan diangkat P3K tidak ada.
"Jadi dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru, ketidakpastian karier guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologis. Apa yang dikatakan oleh guru? 'Saya ragu melanjutkan karier sebagai guru'. Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi 11 lah," ujarnya.
(haf/dhn)
