Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan penataan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), salah satunya dengan mengeluarkan penerima yang selama ini masuk kategori mampu.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, penerima yang akan dievaluasi menjadi penerima MBG ialah kalangan pelajar SMA elit yang selama ini mendapatkan uang saku dari orang tuanya hingga Rp 100 ribu per hari.
"Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, di DPR RI, dikutip dari laporan detikcom, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, dengan mengurangi jumlah penerima manfaat kategori siswa SMA kelas atas akan memangkas sekitar 8 juta penerima.
Meski dilakukan pengurangan jumlah penerima, Agustina memastikan, program MBG tidak akan mengalami pengurangan esensi peningkatan gizi kepada penerima manfaat yang layak menerima.
"Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah," tegasnya.
Agustina menjelaskan, upaya refocusing penerima ini dilakukan agar penerima manfaat MBG tepat sasaran. BGN pun telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya untuk merealisasikan upaya ini.
"Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien," jelasnya.
Pengurangan penerima manfaat ini ia tegaskan akan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG, dengan begitu, pagu indikatif BGN pada 2027 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat masih akan dievaluasi.
Agustina menegaskan, pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran seiring proses refocusing yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ujar dia.
(arj/arj) Add as a preferred
source on Google
