Pantau - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Daddy menilai perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kendala dalam proses penerimaan murid pada tahun-tahun mendatang.
Evaluasi dan Simulasi Diminta Dilakukan Lebih AwalDaddy menekankan evaluasi perlu dilakukan secara serius, terutama pada aspek perencanaan dan kesiapan sistem sebelum proses penerimaan murid dimulai.
Ia menilai polemik yang terjadi menunjukkan perlunya langkah antisipatif melalui simulasi yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan.
Menurut Daddy, simulasi dini dapat membantu mengidentifikasi berbagai kendala sejak awal sehingga pelaksanaan berjalan lebih lancar.
“Simulasi sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari agar pelaksanaan tidak mengalami masalah seperti yang terjadi saat ini,” ungkap Daddy.
Daddy juga menilai simulasi tidak cukup dilakukan satu kali karena harus diikuti evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan hingga sistem benar-benar siap digunakan masyarakat.
Melalui mekanisme tersebut, potensi gangguan teknis maupun administratif diharapkan dapat diminimalkan sebelum proses penerimaan berlangsung.
Ia menyampaikan persoalan yang muncul telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas terhadap jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Daddy menilai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto perlu memastikan pelaksanaan penerimaan murid pada tahun mendatang berlangsung lebih terencana.
Ia juga berharap peserta didik yang tidak lolos seleksi tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Disdik Jabar Siap Terima Aduan dan Gandeng Sekolah SwastaKepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyatakan pihaknya siap menghadapi setiap aduan terkait pelaksanaan PCMB 2026, termasuk laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.
“Pihaknya mempersilakan masyarakat menyampaikan aduan apabila terdapat permasalahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk membantu menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Sekitar 78 ribu siswa diproyeksikan dapat ditampung melalui kerja sama tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menanggung biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta biaya SPP bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dalam skema tersebut.
