Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menuai respons positif.
Pasalnya, kebijakan yang diambil dinilai sebagai upaya pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola negara.
Ketua Umum Relawan Jarnas for Prabowo-Gibran, Nasrudin mengatakan kebijakan yang menjadi penanda arah pembangunan pemerintahan saat ini, antara lain penataan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran negara, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, penolakan terhadap ketergantungan pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF), serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Beberapa kebijakan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat fiskal negara, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi nasional,” kata Nasarudin, Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Nasarudin menilai pembentukan Satgas PKH sebagai upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Namun, ia menegaskan proses penertiban harus tetap memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat adat, petani, dan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut.
“Penegakan aturan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria dan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan hutan,” ujarnya.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Nasarudin menyoroti program MBG yang dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Ia mengatakan program tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Meski demikian, Nasarudin menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan. Menurutnya, berbagai masukan dan kritik dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, terkait kebijakan efisiensi anggaran, Nasarudin menilai langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor yang lebih produktif. Ia menegaskan efisiensi perlu dimaknai sebagai penguatan kualitas belanja negara, bukan semata-mata pengurangan anggaran.
