Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6) turut berdampak pada jaringan telekomunikasi di wilayah itu. Karenanya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terus memantau dan mengokoordinasikan pemulihan layanan telekomunikasi pascabencana tersebut.
Berdasarkan data Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Kementerian Komdigi hingga pukul 15.00 WIB pada kemarin, tercatat sebanyak 29 base transceiver station (BTS) atau site mengalami gangguan layanan akibat gempa. Jumlah tersebut setara 1,04% dari total 2.601 site telekomunikasi yang berada di tiga wilayah terdampak.
Dari total yang terdampak itu, sebanyak delapan site telah dipulihkan atau sekitar 27,59%. Sementara itu, 21 site lainnya atau 72,41% masih berada dalam kondisi down dan dalam proses perbaikan. “Gangguan tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso,” tulis Kementerian Komdigi dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/6) malam.
Pemulihan tercepat sejauh ini terjadi di Kota Palu dengan lima site yang sudah kembali beroperasi. Lalu di Kabupaten Sigi, tiga site berhasil dipulihkan.
Sementara itu, proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang menjadi wilayah dengan jumlah site terdampak terbanyak yakni 13 site.
Berdasarkan laporan operator telekomunikasi, gangguan yang terjadi disebabkan oleh terputusnya jalur transmisi. Selain itu juga gangguan pasokan listrik akibat dampak gempa.
Kementerian Komdigi menyatakan terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak.
Selain fokus pada pemulihan jaringan, pemerintah juga memantau kondisi personel dan fasilitas telekomunikasi yang berada di lapangan. Berdasarkan laporan sementara, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka di lingkungan fasilitas telekomunikasi yang terdampak gempa.
“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan jaringan sesuai hasil pemantauan dan laporan dari operator telekomunikasi,” tulis Kementerian Komdigi.
