Transformasi menuju ekonomi hijau dinilai tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat maupun pelaku usaha besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai, perubahan menuju pembangunan berkelanjutan harus tumbuh dari tingkat desa dan komunitas melalui penguatan peran koperasi.
“Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional dan juga dari pelaku usaha besar, tapi juga harus tumbuh dari tingkat desa dan dari tingkat komunitas,” ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 oleh IKA UNPAD, Rabu (17/6).
Ia mencontohkan, salah satu langkah yang tengah dilakukan pemerintah adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah yang belum memiliki akses listrik memadai. Program tersebut berangkat dari temuan Kementerian Koperasi bahwa masih banyak desa dan kelurahan yang belum menikmati layanan listrik secara penuh.
Menurut Ferry, sebagian masyarakat di daerah terpencil masih bergantung pada generator berbahan bakar solar yang hanya mampu menyuplai listrik selama empat hingga lima jam per hari. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi bekerja sama dengan PT PLN membangun proyek percontohan PLTS berkapasitas 0,5 megawatt di Pulau Sembur Laut, Kota Batam.
“Oleh karena itu kami berdiskusi dengan PT PLN dan kemudian membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas setengah mega yang kami buat pilotingnya di Pulau Sembur Laut di Kota Batam,” katanya.
Ferry berharap proyek tersebut dapat segera diresmikan dan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai desa dan kelurahan yang belum memperoleh akses listrik memadai. Ia mengungkapkan, jumlah desa dan kelurahan yang belum teraliri listrik masih cukup besar, bahkan diperkirakan mencapai lebih dari seribu wilayah.
“Lebih dari seribu desa-kelurahan belum ada listriknya. Jadi kalaupun sekarang mereka ada energi itu menggunakan solar yang bagi kami sebenarnya cukup mahal bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendapatan,” ujarnya.
Selain sektor energi terbarukan, Ferry mengatakan, koperasi juga dapat berperan dalam mendukung ekonomi hijau melalui pengumpulan minyak jelantah.
Kementerian Koperasi telah berdiskusi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka peluang keterlibatan koperasi dalam mengumpulkan minyak jelantah yang nantinya dapat diolah menjadi bahan baku bioavtur.
“Kami juga sudah membicarakan dengan PT Pertamina Patra Niaga bagaimana koperasi bisa memobilisasi minyak jelantah yang akan dibeli oleh Pertamina untuk menjadi bahan baku bioavtur,” kata Ferry.
Menurutnya, skema tersebut tidak hanya membantu mengurangi limbah rumah tangga, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat desa melalui koperasi.
Sedangkan di sektor pengelolaan sampah, Ferry menyebut, pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Ia menilai, banyak komunitas yang telah aktif melakukan kegiatan lingkungan, seperti kelompok sadar wisata yang rutin membersihkan kawasan pantai dan destinasi wisata. Namun, kelompok-kelompok tersebut sering menghadapi kendala dalam mengelola sampah yang telah dikumpulkan.
“Setelah sampahnya terkumpul mereka memiliki hambatan untuk bagaimana sampah-sampah yang terkumpul itu dikelola. Mereka merasa agak buntu soal itu,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian Koperasi mengusulkan agar kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi badan usaha koperasi sehingga memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.
Melalui koperasi, sampah yang terkumpul dapat dipilah, diolah, dan dimanfaatkan kembali sehingga menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
“Kami menawarkan supaya kelompok sadar wisata itu juga harus bertransformasi menjadi badan usaha koperasi yang memungkinkan sampah-sampah yang dikelola itu bisa dipilah dan kemudian bisa dikelola secara lebih baik lagi,” kata Ferry.
