Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan jumlah persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara akan melebihi 600 juta ton tahun ini. Persetujuan RKAB wajib dimiliki setiap perusahaan, agar bisa memproduksi batu bara.
“Ya pasti (akan di atas 600 juta), menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri termasuk ada DMO yang ditetapkan,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (17/6).
Produksi batu bara Indonesia diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri berupa DMO bagi sektor kelistrikan dan industri. Pemerintah awalnya menargetkan jumlah RKAB yang disetujui hanya mencapai 600 juta ton tahun ini, namun akhirnya akan memberikan relaksasi persetujuan secara terukur.
Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah belum memberi tahu berapa jumlah persis persetujuan RKAB tahun ini.
“(Relaksasi) sudah dievaluasi untuk kebutuhan PLN dan itu dipenuhi,” ujarnya.
Kementerian ESDM mencatat total kebutuhan batu bara untuk PLN mencapai 154 juta. Hingga saat ini jumlah pasokan yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak mencapai 132 juta.
“(Sisa) kekurangan 20 juta ton sedang diusahakan (terpenuhi),” ucapnya.
Hingga 12 Juni 2026, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM telah memberikan persetujuan terhadap 664 RKAB Tahun 2026. Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan.
Bentuk Tim KhususMenteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.
“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI dikutip dari Antara.
Akan tetapi, Bahlil mengakui bahwa PT PLN (Persero) terkendala untuk memenuhi kebutuhan batu bara dengan kalori medium atau sedang, sebab harga jual ke PLN yang murah.
“Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu, (PLN) membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” ujar Bahlil.
Sementara itu batu bara dengan kalori sedang semakin sedikit dan harga jual dari perusahaan batu bara kepada PLN juga murah.
Perusahaan menjual batu bara ke PLN dengan mengacu kepada harga pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO sebesar US$ 70 per ton. Sedangkan, harga batu bara acuan (HBA) periode I Juni 2026 ditetapkan sebesar US$ 121,83 per ton.
“Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” kata Bahlil.
Terkait permasalahan tersebut, Bahlil telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi dengan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, dan BPKP terkait pemenuhan kebutuhan batu bara PLN.
“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi sudahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” kata Bahlil.
