PADA Senin malam, 15 Juni 2026, diskusi bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, berakhir ricuh.
Sekelompok mahasiswa naik ke panggung untuk memprotes tiga pejabat negara yang menjadi pembicara, yaitu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Situasi semakin tegang. Ketiga pejabat kemudian meninggalkan lokasi dengan pengawalan.
Peristiwa tersebut menimbulkan dua pertanyaan: apa yang membuat mahasiswa begitu marah dan apakah cara yang mereka pilih dapat dibenarkan?
Krisis KepercayaanMahasiswa yang melakukan protes menilai para pejabat tersebut tidak pantas berbicara tentang Pancasila. Pemerintah dianggap belum sungguh-sungguh mendengarkan kritik publik serta masih menjalankan sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah.
Protes tersebut tidak seharusnya hanya dilihat sebagai gangguan terhadap jalannya acara. Di baliknya, terdapat kekecewaan terhadap cara pemerintah mendengarkan dan menanggapi kritik masyarakat.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Bom Waktu Korupsi seperti MBG
Konteks tersebut penting untuk memahami kemarahan mahasiswa. Namun, memahami penyebab kemarahan tidak berarti membenarkan setiap cara yang digunakan untuk menyampaikannya.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menegaskan bahwa hak tersebut dijalankan secara bebas dan bertanggung jawab.
Mahasiswa berhak membawa spanduk, menyampaikan penolakan, dan mengajukan pertanyaan keras kepada pejabat negara. Kemarahan dan kritik yang tegas merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Masalah muncul ketika cara menyampaikan kritik membuat diskusi tidak dapat dilanjutkan.
Dari rekaman video di media sosial dan pemberitaan setelah peristiwa tersebut, mahasiswa sempat diberi kesempatan menyampaikan kritik secara langsung dalam forum.
Setelah acara terhenti, Nusron Wahid dan Sudaryono juga berdialog dengan mahasiswa di luar gedung mengenai persoalan agraria dan kebijakan yang mereka kritik. Mahasiswa menilai jawaban yang diberikan belum memuaskan. Situasi kembali memanas dan dialog pun terhenti.
Namun, jawaban yang tidak memuaskan berbeda dengan penolakan untuk berdialog. Yang pertama menunjukkan bahwa pejabat gagal memberikan penjelasan meyakinkan. Yang kedua berarti ruang percakapan sama sekali tidak tersedia.
Perdebatan terbuka sebenarnya dapat memberikan posisi yang lebih kuat kepada mahasiswa. Argumen yang tajam di hadapan publik dan kamera akan memperlihatkan sejauh mana pejabat mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Publik kemudian dapat menilai siapa yang memiliki argumen lebih kuat. Sebaliknya, ketika forum berhenti karena kericuhan, perhatian masyarakat berpindah dari substansi persoalan kepada cara protes dilakukan.
