Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan digitalisasi di pemerintahan, khususnya untuk pengadaan, tidak menjamin bebas dari praktik korupsi. Setyo menyinggung banyak pejabat yang mencoba mengakali sistem tersebut untuk berbuat curang.
Hal itu disampaikan Setyo dalam paparan di acara peluncuran e-learning ASN yang digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Setyo awalnya meminta para ASN tidak melakukan hal yang aneh agar program digitalisasi yang sudah ada tidak sia-sia.
"Karena apa? Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas ya, maka yang dibuat, yang sudah dikerjasamakan oleh kita semuanya ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo.
Setyo menyebut KPK telah membuktikan banyak perkara di mana digitalisasi itu diakali. Praktik korupsi dalam pengadaan ada yang dilakukan melalui mekanisme tersembunyi atau backdoor.
"Alat bisa diakali ya. Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu ternyata masih bisa dimainkan," katanya.
Setyo mencontohkan praktik mengakali digitalisasi itu biasanya dilakukan pada e-katalog. Dia menekankan praktik korupsi masih bisa terjadi di tengah sistem yang canggih jika tidak diikuti dengan sikap integritas dari manusianya.
"Yang saya sebut paling gampang misalkan e-katalog lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," ucap Setyo.
(ial/ygs)
