KPK resmi meluncurkan program nasional e-learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas di Gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6). Peluncuran ini menandai implementasi program secara nasional setelah sebelumnya melalui tahapan uji coba di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Program ini merupakan langkah strategis berbasis platform digital untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai integritas, memperbaiki mutu pelayanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien di seluruh instansi pemerintah.
12 lembaga yang telah mengikuti tahapan uji coba dalam program ini antara lain:
1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Kementerian Komunikasi dan Digital;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
9. Pemerintah Provinsi Banten;
10. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Pemerintah Kota Bandung;
12. Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber utama, yaitu Ketua KPK Setyo Budiyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa penguatan sistem dan digitalisasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perubahan perilaku dari sumber daya manusia ASN itu sendiri.
Setyo secara khusus menyoroti masih adanya pola pikir di kalangan aparatur yang mengotak-ngotakkan posisi berdasarkan jabatan 'basah' dan jabatan 'kering'.
"Kalau sumber daya manusianya tidak berubah attitude-nya, maka integritas enggak akan tercapai kalau sumber daya manusianya masih bicara 'basah' dan 'kering', jabatan 'basah', jabatan 'kering'," kata Setyo dalam sambutannya, Rabu (17/6).
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menambahkan bahwa program e-learning ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat integritas ASN. Rini menegaskan bahwa integritas tidak dapat dibangun secara instan.
"Integritas ASN itu tidak dapat dibangun secara instan. Jadi habis pelatihan langsung dia berintegritas, enggak seperti itu ceritanya. Karena integritas itu adalah kapasitas moral yang harus dilatih, harus dipahami, dan tentunya harus dilakukan secara konsisten," ujar Rini.
Rini juga menjelaskan bahwa kementeriannya akan mengeluarkan kebijakan resmi berupa surat edaran untuk mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengikuti program ini untuk memastikan dampaknya.
"Kami akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan keikutsertaan e-learning ini bagi seluruh instansi pemerintah. Namun tentunya kebijakan ini tidak akan berdampak tanpa eksekusi. Jadi di sinilah peran krusial dari para pejabat pembina kepegawaian di setiap instansi pusat maupun daerah," ucap Rini.
