Bisnis.com, INDRAMAYU- Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mengintensifkan upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah program prioritas daerah.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memerlukan dukungan dan intervensi pemerintah pusat.
Beberapa prioritas yang membutuhkan pemerintah pusat mencakup sektor pangan, maritim, kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur kewilayahan yang dianggap menjadi kebutuhan mendesak daerah.
Langkah pemerintah daerah mencari dukungan ke pemerintah pusat memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Kami hadir bersama seluruh jajaran kepala dinas teknis untuk memastikan setiap program prioritas yang kami rancang di Kabupaten Indramayu dapat berjalan beriringan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Lucky, Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar dapat segera direalisasikan.
Baca Juga
- Wakil Bupati Indramayu Syaefudin Tersandung Kasus Korupsi, Rugikan Negara Rp18 Miliar
- Dugaan Penyimpangan Rp16,8 Miliar Seret Wakil Bupati Indramayu
- Diuji Tenggat Agustus, Pembangunan Sekolah Rakyat Indramayu Baru 61%
Pemerintah daerah juga berharap sektor pangan, maritim, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi fokus pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap target pembangunan nasional.
Meski demikian, pemerintah daerah belum merinci proyek apa saja yang diajukan kepada pemerintah pusat. Pemkab juga belum mengungkap nilai kebutuhan anggaran, skema pendanaan yang diharapkan, maupun target pelaksanaan program yang dibahas dalam audiensi tersebut.
Lucky mengatakan, upaya mencari dukungan ke pemerintah pusat bukan hal baru bagi pemerintah daerah.
"Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah mengandalkan transfer pusat, dana alokasi khusus, hingga bantuan kementerian untuk membiayai proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang tidak dapat ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah," ujar Lucky.
Luck mengatakan, pihak Bappenas menyatakan akan menindaklanjuti berbagai poin yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui mekanisme penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Langkah tersebut membuka peluang agar sejumlah program yang diusulkan daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat pada periode perencanaan berikutnya.
"Ukuran keberhasilan dari upaya tersebut bukan terletak pada pertemuan antarinstansi, melainkan pada realisasi program yang dapat dirasakan langsung," tutupnya.
