Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penerapan sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) dan berpotensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp2.000 triliun sekaligus mempersempit ruang korupsi.
Menurut Luhut, pemerintah saat ini tengah membangun ekosistem digital yang memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi, akurat, dan real-time. Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara dan meminimalkan peluang penyimpangan.
“Kita sementara membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang dikorupsi,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rabu (17/6/2026).
Luhut mengatakan manfaat terbesar dari integrasi data tidak hanya terletak pada peningkatan akurasi penyaluran bantuan, tetapi juga pada potensi penghematan anggaran negara akibat berkurangnya kebocoran.
“Jadi bahkan saya kira bisa menghemat ribuan triliun, mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun, angkanya besar, ada tadi datanya, saya nggak ingat semua. Karena, kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol,” jelasnya.
Saat ini pemerintah sedang menjalankan uji coba digitalisasi penyaluran bansos di 42 kabupaten. Sebelumnya, proyek percontohan serupa telah dilakukan di Banyuwangi. Pemerintah menargetkan proses pendataan dapat dirampungkan pada akhir Juli 2026 sebelum implementasi diperluas secara nasional.
Luhut menegaskan data yang dikumpulkan melalui sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk penyaluran bansos. Pemerintah juga akan memanfaatkan basis data yang sama untuk mendukung berbagai layanan publik dan pengambilan kebijakan yang lebih presisi.
Salah satu program yang berpotensi memanfaatkan sistem tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Luhut, keputusan mengenai implementasi lebih lanjut akan disampaikan kepada Presiden berdasarkan hasil pengolahan data yang tersedia.
Baca Juga: Titah Luhut, Bansos Pakai Sistem AI Mulai Akhir 2026
Baca Juga: Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Siap Diluncurkan Secara Nasional pada November 2026
“MBG saya kira nanti kita lihat, nanti kebijakan gimana, nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi berbasis AI diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Menurut Luhut, penggunaan data terintegrasi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi tata kelola anggaran negara, memperkuat pengawasan, dan mengurangi potensi kebocoran dalam berbagai program pemerintah.
