JAKARTA, DISWAY.ID - Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) tengah mematangkan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara merata.
Ketua KPTDP, Luhut B. Pandjaitan menargetkan peluncuran Perlinsos akan diumumkan di sejumlah Kabupaten/Kota secara serentak dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan mendatang.
BACA JUGA:Komoditas Tempe Siap Mendunia: dari Kearifan Lokal Jadi Warisan Budaya Dunia
Dengan hadirnya Perlinsos, kata Luhut, menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk memastikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Dan nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen. Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," terang Luhut di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Hadirnya Perlinsos memberi impek nyata dalam membantu proses pendaftaran bantuan sosial hanya dengan memberikan NIK serta verifikasi wajah.
Selain itu, proses pendaftaran juga memangkas waktu yang semulanya memakan 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit serta mengehemat pengeluaran sebesar Rp.150.000 ribu.
BACA JUGA:Luhut Puji Teknologi Anak Bangsa, Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Bansos
Ditambah, Perlinsos telah mengintegrasikan data 8 instansi secara real time, sehingga kelayakan penerima bansos bisa akurat.
Adapun data 8 instansi yang dimaksud adalah data Dukcapil, BPS/DTSEN, BPJS Ketenagakerjaan, PLLN, Kemensos, ATR/BPN, Korlantas dan BKN.
Salah satu keberhasilan yang ditunjukkan oleh Perlinsos di Bayuwangi menandai perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 Kabupaten/Kota serta satu Provinsi.
"Dan schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti apakah di Surabaya Banyuwangi dengan Bali mana yang lebih (cocok untuk ditinjau). Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten ini piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar)," papar dia.
BACA JUGA:Gandeng GoTo, Kemensos Akan Perkuat Teknologi Digitalisasi Bansos
Selain itu, kata Luhut, digitalisasi ini nantinya akan meliputi semua sektor. Ia juga membuka kemungkinan bahwa data penerima manfaat MBG juga bisa menggunakan sistem digital tersebut.
"Oh enggak (cuma bansos), ini akan semua (sektor) kena. Ya MBG saya kira nanti kita lihat kebijakan gimana. Nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," pungkas Luhut.
