JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menegaskan pemerintah sedang memperbaii tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Pemerintah Ubah Skema Insentif Dapur MBG Rp 6 Juta per Hari
Menurut Gibran, perbaikan pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah.
"Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," lanjut dia.
Mahasiswa-mahasiswa berdemo soal MBG dan KDMPSebagai informasi, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas melakukan unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir.
Sebagian tuntutan demonstran adalah mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan KDMP.
Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta, pun menyuarakan ini langsung saat bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca juga: Di Hadapan Mahasiswa, Gibran: Saya Sadar Masih Banyak Minus-minusnya...
Selepas bertemu Gibran, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres Gibran telah menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.
Abdi juga mengapresiasi respons Gibran selama audiensi berlangsung.
“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai pertemuan.
Abdi berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
Adapun enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa UBK dalam demonstrasi pada Senin (15/6/2026) meliputi:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
2. Mendesak peninjauan kembali Undang-undang (UU) Kepolisian RI.
3. Setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.
4. Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
5. Memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membebani masyarakat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
