JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah semakin serius mempersiapkan penerbitan surat utang negara berdenominasi yuan Panda Bond di pasar keuangan China. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ruang fiskal global dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas basis investor sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan pada pasar obligasi berdenominasi dolar AS. Pemerintah juga memandang Panda Bond sebagai alternatif sumber pendanaan yang dapat memperkuat fleksibilitas pengelolaan utang di tengah dinamika pasar keuangan global.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China, pekan ini.
Dalam lawatan yang berlangsung Rabu (17/6/2026), Purbaya menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an, serta melakukan rangkaian pertemuan dengan pelaku pasar dan investor. Rangkaian pertemuan berlangsung untuk mematangkan penerbitan Panda Bond yang ditargetkan berlangsung akhir Juni atau awal Juli 2026.
Pemerintah memandang penerbitan Panda Bond sebagai salah satu instrumen penting untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan sekaligus memperluas basis investor. Selain memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan China, instrumen tersebut juga diharapkan mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau local currency transaction (LCT) dan memperdalam kerja sama keuangan kedua negara.
Di Beijing, Purbaya menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah disusun pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan yang kompetitif sekaligus memperkuat kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.
"Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global," kata Purbaya dalam keterangan tertulis resmi yang diterima Kompas, Rabu.
Menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Hal itu tercermin dari rasio utang pemerintah yang masih terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.
"Kami datang ke Beijing karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri," ujarnya.
Purbaya juga menilai kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga dengan baik. Menurut dia, hal itu tercermin dari tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.
"Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan," katanya.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan rangkaian pertemuan dengan investor di China dilakukan untuk menyampaikan perkembangan terbaru perekonomian Indonesia sekaligus menjaring masukan pasar menjelang penerbitan perdana Panda Bond.
Menurut dia, pemerintah perlu memahami preferensi investor, termasuk terkait tenor dan karakteristik instrumen yang diminati pasar China. "Ini kan mau penerbitan pertama, kami perlu ketemu dengan para investor di mainland China maupun ketemu otoritas," kata Suminto.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pembiayaan APBN telah mencapai Rp 379,4 triliun atau sekitar 55,1 persen dari target pembiayaan tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN yang ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Upaya memperluas sumber pembiayaan tersebut dilakukan ketika ruang fiskal berbagai negara di kawasan menghadapi tekanan baru. Laporan Kebijakan Fiskal ASEAN+3 yang diterbitkan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menunjukkan meningkatnya risiko terhadap kondisi fiskal negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara seiring kenaikan harga energi dan ketidakpastian global.
Wakil Direktur AMRO Abdurohman mengatakan, kondisi fiskal negara-negara ASEAN+3 sebenarnya masih relatif tangguh pada kuartal pertama 2026. Namun, memasuki kuartal kedua, ruang gerak fiskal mulai terbatas karena tekanan pengeluaran meningkat, terutama pada negara-negara yang memiliki skema subsidi energi yang luas.
"Pada saat yang sama, kondisi pembiayaan yang lebih ketat meningkatkan risiko penurunan terhadap prospek fiskal. Dampak fiskal akan menjadi lebih jelas pada triwulan II-2026," ujarnya.
Menurut AMRO, kenaikan harga energi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan penerimaan negara, sementara tekanan belanja terus meningkat. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah di kawasan juga mengalami kenaikan setelah pecahnya konflik geopolitik pada awal tahun ini sehingga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah.
Lebih dari dua pertiga kebijakan dukungan energi yang diterapkan negara-negara di kawasan masih bersifat terbuka tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi itu meningkatkan risiko membengkaknya beban fiskal apabila harga energi bertahan tinggi dalam waktu lama.
Karena itu, AMRO mengingatkan pemerintah agar mengalibrasi ulang kebijakan fiskal secara hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan dukungan jangka pendek dengan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Langkah yang lebih tepat sasaran dan bersifat sementara dinilai lebih efektif untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat.
Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperluas akses pembiayaan melalui Panda Bond dinilai sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat fleksibilitas pengelolaan fiskal dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan.
Ekonom Global Market Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai langkah pemerintah memasuki pasar obligasi China merupakan strategi yang tepat untuk memperluas pilihan pembiayaan di tengah ketidakpastian global.
“Daya tarik Panda Bond ditopang likuiditas pasar keuangan China dan tingkat suku bunga yang relatif rendah,” ujarnya.
Selain itu, momentum penerbitan juga relatif menguntungkan karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar obligasi berdenominasi dolar AS yang masih dipengaruhi ketidakpastian arah kebijakan suku bunga AS.
Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando menambahkan bahwa Panda Bond menjadi semakin relevan seiring berkembangnya peran yuan dalam perdagangan dan sistem keuangan global.
Menurut dia, pasar obligasi China memiliki likuiditas yang sangat besar dengan potensi permintaan yang kuat. Adapun peluang penyerapan obligasi Indonesia tetap terbuka selama pemerintah mampu menawarkan tingkat imbal hasil yang kompetitif sembari menjaga kepercayaan investor.
