HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan pemantauan langsung proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan maupun titipan.
Pemantauan diawali di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, Munafri melanjutkan peninjauan ke UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kecamatan Mamajang.
Di kedua sekolah tersebut, Munafri meninjau langsung ruang verifikasi pendaftaran serta berdialog dengan tim verifikator yang bertugas memeriksa dokumen dan data calon peserta didik.
Usai melakukan peninjauan, Munafri menegaskan bahwa peran sekolah dan tim verifikator sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan SPMB yang adil dan sesuai aturan.
“Saya turun langsung memantau, memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan,” tegas Appi.
Menurut Munafri, saat ini proses penerimaan siswa baru memasuki tahapan verifikasi jalur non-domisili yang mencakup jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sementara tantangan yang lebih besar diperkirakan akan terjadi saat pembukaan Jalur Domisili karena jumlah pendaftar yang jauh lebih tinggi.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” tegas Munafri.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa adanya perlakuan khusus ataupun intervensi pihak tertentu. Karena itu, setiap data yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan profesional.
Selain pengawasan langsung di lapangan, Pemkot Makassar juga mengandalkan sistem digital untuk memperkuat transparansi proses penerimaan siswa baru. Melalui aplikasi dan dasbor pendaftaran yang dapat dipantau secara real-time, masyarakat dapat melihat perkembangan status verifikasi secara terbuka.
Munafri menyebut pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya manipulasi data maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan calon peserta didik.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga,” terangnya.
“Khususnya para verifikator harus memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki sekolah,” sambung Appi.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku mampu meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu dengan imbalan tertentu.
Dia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik percaloan maupun titip-menitip dalam pelaksanaan SPMB Kota Makassar.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” imbuh politisi Golkar tersebut.
Munafri menegaskan prinsip utama yang harus dijaga dalam SPMB adalah keadilan. Ia mencontohkan, jangan sampai peserta didik yang secara aturan memiliki prioritas justru tersingkir karena adanya kedekatan dengan pejabat atau penyelenggara.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu,” kata Appi.
“Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Ia mengakui mekanisme penerimaan tahun ini mungkin berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem agar semakin transparan, profesional, dan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.
Munafri juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses verifikasi akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, pengawasan internal maupun pengaduan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB,” pesan Munafri.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar, pihak kecamatan, serta pihak sekolah.
