Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (17/6).
Ia mengatakan sejumlah perbaikan layanan telah berjalan, antara lain pada aspek penerbitan visa, distribusi kartu Nusuk, peningkatan kualitas layanan jemaah, hingga pengelolaan kontrak penyedia layanan di Arab Saudi.
Irfan menjelaskan pemerintah sudah mempercepat proses penerbitan visa jemaah haji. Ia mengatakan pemerintah menerbitkan visa sejak pertengahan Ramadan sehingga seluruh tahapan persiapan keberangkatan dapat dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya,” kata Irfan Yusuf setelah pertemuan dengan Prabowo.
Kepala Badan Penyelenggara Haji 2024-2025 itu menjelaskan bahwa pemerintah mulai membagikan kartu Nusuk kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia.
Langkah tersebut memungkinkan jemaah memperoleh akses layanan sejak tiba di Arab Saudi serta meminimalkan berbagai kendala yang sebelumnya kerap terjadi, seperti anggota keluarga yang terpisah, jemaah tidak memperoleh hotel sesuai penempatan, maupun jemaah yang tercecer selama pelaksanaan ibadah.
Pada aspek layanan, pemerintah menilai kualitas pelayanan haji 2026 berada di atas standar paket yang ditetapkan. Meski penyelenggaraan masih menggunakan skema paket D, Irfan Yusuf menilai kualitas layanan yang diterima jemaah dinilai mendekati standar paket C.
Pemerintah juga mulai menerapkan kontrak layanan multiyears dengan berbagai penyedia jasa di Arab Saudi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kerja sama jangka panjang bagi vendor sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan.
Di sisi lain, pemerintah juga berpeluang memperoleh harga yang lebih kompetitif melalui kontrak jangka panjang tersebut. Lebih jauh, Irfan Yusuf turut menyampaikan perkembangan upaya pemangkasan masa tunggu haji.
Ia mengatakan pemerintah saat ini dapat menekan masa tunggu keberangkatan yang sebelumnya mencapai 35 hingga 40 tahun di sejumlah daerah. Ifran mencontohkan masa tunggu di Sulawesi Selatan yang sempat mendekati 50 tahun kini dapat dipersingkat menjadi maksimal 26 tahun.
“Walaupun ditentukan 26 tahun, tapi kalau dilihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat tahun ini masa tunggu 13–14 tahun. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih pendek lagi,” ujarnya.
Rapat evaluasi penyelenggaraan haji kali ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain itu, turut serta Ketua Tim Koordinator Pengawas Haji DPR Sekaligus Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.
