Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mengarahkan dalam memperkuat ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh Indonesia," kata Meutya, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6), menyoroti AI dinilainya juga akan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan dukungan teknologi digital, pelaku usaha kecil akan memiliki akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional yang lebih baik, dan peluang memperluas usahanya hingga tingkat regional.
Baca juga: Menkomdigi ajak ASEAN buat tata kelola AI cegah kesenjangan digital
Menurut dia, potensi tersebut akan semakin memperkuat proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, besarnya jumlah pengguna internet, serta peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
"Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat," tutur Meutya.
Meutya mengatakan bahwa pemanfaatan AI untuk bansos membantu dalam mengelola dan menganalisis data penerima secara lebih akurat sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
"AI membantu pemerintah mengelola dan menganalisis data dengan lebih baik sehingga proses verifikasi, pembaruan data penerima, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat," ujar Meutya.
Meutya menyampaikan digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia.
Uji coba program tersebut, lanjut Meutya, di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan hasil yang positif dan kini pemerintah bersiap melakukan perluasan implementasi ke berbagai daerah.
"Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan," kata dia.
Baca juga: Wamenkomdigi sebut etika AI harus diterapkan sejak tahap perancangan
Baca juga: Menkomdigi sebut generasi muda dominasi pengguna digital di Indonesia
Baca juga: Pemerintah tegaskan transformasi digital fondasi pertumbuhan ekonomi
“Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh Indonesia," kata Meutya, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6), menyoroti AI dinilainya juga akan menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan dukungan teknologi digital, pelaku usaha kecil akan memiliki akses pasar yang lebih luas, efisiensi operasional yang lebih baik, dan peluang memperluas usahanya hingga tingkat regional.
Baca juga: Menkomdigi ajak ASEAN buat tata kelola AI cegah kesenjangan digital
Menurut dia, potensi tersebut akan semakin memperkuat proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, besarnya jumlah pengguna internet, serta peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
"Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat," tutur Meutya.
Meutya mengatakan bahwa pemanfaatan AI untuk bansos membantu dalam mengelola dan menganalisis data penerima secara lebih akurat sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
"AI membantu pemerintah mengelola dan menganalisis data dengan lebih baik sehingga proses verifikasi, pembaruan data penerima, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat," ujar Meutya.
Meutya menyampaikan digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia.
Uji coba program tersebut, lanjut Meutya, di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan hasil yang positif dan kini pemerintah bersiap melakukan perluasan implementasi ke berbagai daerah.
"Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan," kata dia.
Baca juga: Wamenkomdigi sebut etika AI harus diterapkan sejak tahap perancangan
Baca juga: Menkomdigi sebut generasi muda dominasi pengguna digital di Indonesia
Baca juga: Pemerintah tegaskan transformasi digital fondasi pertumbuhan ekonomi
