jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik di Kantor KPU Jakarta Timur, Rabu (17/6).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus partai politik di Jakarta Timur, seluruh anggota KPU Jakarta Timur, perwakilan Bawaslu Jakarta Timur dan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 28 M saat Pilkada 2024 di KPU Mimika Diusut Polisi
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya KPU untuk memastikan partai politik melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjelang Pemilu 2029.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Daerah Khusus Jakarta Dody Wijaya menegaskan pentingnya pembaruan data partai politik, baik terkait kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, maupun keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.
“Kami mendorong seluruh partai politik untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pastikan data kepengurusan di Sipol selalu diperbarui dan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku. Jika ada perubahan pengurus, segera lakukan pembaruan agar tidak menimbulkan persoalan pada saat tahapan verifikasi,” ujar Dody.
Menurutnya, validitas data keanggotaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses verifikasi partai politik.
Partai perlu memastikan bahwa anggota yang tercatat masih memenuhi syarat dan tidak mengalami perubahan status yang menyebabkan keanggotaannya menjadi tidak sah.
“Partai politik harus memastikan kembali terpenuhinya syarat minimal keanggotaan. Jangan sampai ada anggota yang ternyata sudah pindah domisili, berstatus TNI atau Polri, menjadi PNS, atau bahkan telah bergabung dengan partai politik lain,” katanya.
Dody menjelaskan, partai politik dapat melakukan validasi data secara mandiri maupun berkoordinasi dengan helpdesk KPU untuk melakukan sinkronisasi dan pengecekan data keanggotaan.
Selain itu, KPU juga mendorong partai politik untuk memperkuat kaderisasi perempuan dan memastikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak hanya pada saat pencalonan anggota legislatif, tetapi juga dalam struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting.
“Kaderisasi perempuan harus dibangun sejak dini. Jangan hanya menjelang pencalonan baru mencari kader perempuan. Jika struktur kepengurusan sudah dipenuhi kader perempuan secara berjenjang, maka proses regenerasi dan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan akan lebih mudah dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Timur, Tedi Kurnia, mengingatkan bahwa verifikasi partai politik ke depan akan dilakukan secara ketat dan diawasi langsung oleh Bawaslu.
“Partai politik harus segera melakukan pembaruan data. Tahun depan seluruh partai harus siap menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jangan sampai ketika tahapan dimulai masih ditemukan persoalan mendasar seperti alamat kantor yang tidak sesuai atau data keanggotaan yang bermasalah,” tegas Tedi.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman verifikasi sebelumnya, masih ditemukan sejumlah partai yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena alamat kantor yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kantor partai harus memiliki papan nama yang jelas dan alamat yang sesuai dengan data yang dilaporkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, statusnya bisa BMS dan partai harus melakukan perbaikan serta mengulang proses verifikasi,” ujarnya.
Tedi juga menyoroti persoalan data ganda lintas partai yang masih sering ditemukan dalam proses verifikasi.
“Satu nomor KTP terkadang tercatat di tiga hingga empat partai politik sekaligus. Karena itu, kami mengimbau partai untuk melakukan pengecekan sejak dini agar persoalan tersebut tidak menjadi hambatan saat tahapan verifikasi berlangsung,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Timur, Carlos Kartika Yudha Paath menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik tidak boleh dilakukan secara insidental menjelang verifikasi, melainkan harus menjadi proses yang berkelanjutan.
“Tahapan verifikasi partai politik ke depan akan sangat ketat. Jangan sampai persiapan dilakukan secara mendadak. Seluruh persyaratan harus dipenuhi sejak awal karena hal ini akan menentukan apakah suatu partai dapat menjadi peserta pemilu atau tidak,” ujar Carlos.
Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan bagian dari penguatan kelembagaan partai politik sekaligus bentuk kesiapan menghadapi seluruh tahapan pemilu.
Carlos menambahkan bahwa KPU Jakarta Timur membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi partai politik yang mengalami kendala dalam proses pemutakhiran data maupun penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Bagi partai politik yang mengalami kesulitan, kami membuka layanan konsultasi dan pendampingan. Partai dapat datang langsung ke kantor KPU Jakarta Timur atau memanfaatkan layanan daring yang kami sediakan. Kami ingin memastikan seluruh partai memperoleh akses informasi dan pelayanan yang sama dalam memenuhi persyaratan kepesertaan pemilu,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jakarta Timur berharap seluruh partai politik dapat segera melakukan pembaruan data secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Dengan begitu, pada saat tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dimulai, seluruh persyaratan kepesertaan pemilu dapat dipenuhi dengan baik.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan partai politik dalam menjaga kualitas data kepartaian sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.(dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
