jpnn.com, JAKARTA - Pegiat tata kelola publik Hasnan Sungkar menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus berbasis fakta dan data komprehensif, bukan narasi pesimisme.
Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian berbagai kalangan.
BACA JUGA: Tanggapi Aksi Demonstrasi Mahasiswa, Mintarsih: Bentuk Kepedulian, Penyelenggaran Negara Harus Segera Menyikapi
Menanggapi gelombang aksi mahasiswa, Hasnan memaparkan data BPS yang menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh kuat 5,61 persen pada triwulan I-2026. Anda dapat membaca berita langsung di atas.
Hasnan Sungkar, tokoh muda nasional yang selama ini dikenal sebagai pegiat tata kelola publik menilai bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, namun harus dibangun di atas fakta dan data yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan publik.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Instruksikan ASN WFA Mulai Pukul 12 Siang Gegara Ada Demo BEM
Pegiat tata kelola publik Hasnan Sungkar menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus berbasis fakta dan data komprehensif, bukan narasi pesimisme.
Menurut Hasnan, keresahan mahasiswa terhadap berbagai isu ekonomi, biaya hidup, lapangan kerja, hingga arah kebijakan nasional merupakan hal yang wajar dan harus didengar oleh pemerintah. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa kondisi Indonesia saat ini perlu dibaca secara komprehensif, bukan hanya dari satu atau dua indikator yang sedang menjadi sorotan.
BACA JUGA: Ada Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan
Hasnan menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut bahkan menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan berada di atas ekspektasi banyak analis internasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta meningkatnya belanja pemerintah.
Di sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang atau bertambah hampir 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,68 persen. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh nasional tercatat sebesar Rp 3,29 juta per bulan.
Dari sisi kemiskinan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 tercatat 23,36 juta jiwa atau setara 8,25 persen dari total penduduk. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 8,47 persen, menunjukkan tren penurunan kemiskinan masih berlangsung.
"Jika kita berbicara berdasarkan data, maka faktanya tingkat kemiskinan turun, pengangguran turun, dan ekonomi tumbuh di tengah tekanan global, meskipun pemerintah tetap perlu mengantisipasi tantangan daya beli, lapangan kerja berkualitas, dan keberlanjutan fiskal. Artinya, narasi bahwa Indonesia sedang berada di ambang kehancuran tentu perlu diuji kembali secara akademis dan objektif," kata Hasnan.
Meski demikian, Hasnan menegaskan bahwa data makro yang positif bukan berarti masyarakat tidak memiliki masalah. Ia mengakui bahwa banyak keluarga saat ini masih merasakan tekanan biaya hidup akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan dampak gejolak ekonomi global.
Data terbaru menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2026 berada di angka 3,08 persen. Kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang mencapai lebih dari 30 persen pada beberapa jenis BBM turut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait daya beli.
Hasnan mengatakan kondisi tersebut tidak hanya dialami Indonesia. Konflik geopolitik global, kenaikan harga minyak dunia, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara telah menciptakan tekanan yang dirasakan hampir seluruh negara berkembang.
Bahkan Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan risiko inflasi akibat tekanan global. Sementara itu, Bank Dunia juga mengingatkan adanya tantangan fiskal yang perlu diantisipasi pemerintah ke depan.
Menurut Hasnan, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi Indonesia saat ini jauh lebih kompleks daripada sekadar menyalahkan pemerintah atau menyalahkan pihak yang melakukan kritik.
"Mahasiswa tidak salah ketika menyuarakan aspirasi. Namun, bangsa ini membutuhkan ruang dialog yang lebih berkualitas, berbasis data, dan berorientasi solusi," tegasnya.
Hasnan juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan pembangunan tidak pernah berjalan tanpa kritik. Namun pembangunan juga tidak akan berhasil apabila masyarakat kehilangan optimisme dan terjebak dalam narasi krisis yang berlebihan.
"Sebagai bangsa, kita harus jujur melihat kekurangan yang ada. Tetapi kita juga harus jujur mengakui capaian yang ada. Kritik harus menjadi instrumen perbaikan, bukan instrumen untuk membangun pesimisme kolektif," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasnan mendorong pemerintah agar terus membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.
"Indonesia masih memiliki tantangan besar, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat. Yang kita perlukan hari ini adalah kolaborasi, keberanian melakukan evaluasi, dan komitmen bersama untuk terus memperbaiki keadaan," pungkas Hasnan.(ray/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
