BOGOR, KOMPAS — Setelah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tuntas, pemerintah mengevaluasi sejumlah catatan dalam pelayanan yang diberikan bagi jemaah. Selain perbaikan pelayanan, langkah untuk memperpendek antrean bagi jemaah haji dirumuskan.
Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah catatan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dari Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026) sore. Pertemuan berlangsung secara tertutup sekitar 2,5 jam.
Seusai pertemuan, Irfan Yusuf mengatakan telah menyampaikan 20 poin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji kepada Presiden Prabowo. Presiden disebut menerima sejumlah poin evaluasi itu dan memberikan beberapa masukan untuk memperbaiki pelayanan terhadap para anggota jemaah haji tahun depan.
”Bapak Presiden memberikan masukan-masukan, termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih baru lagi. Kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan, hotel-hotel, yang harus juga lebih ditata lebih baik lagi,” tutur Irfan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti soal upaya untuk memperpendek antrean bagi jemaah haji. Tahun ini, pemerintah telah memangkas waktu tunggu dari yang semula mencapai 35-40 tahun menjadi maksimal 26 tahun.
”Tapi, itu juga bagi Presiden belum memuaskan. Beliau bepikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi,” ungkap Irfan.
Oleh karena itu, saat ini, pemerintah dan DPR tengah merumuskan langkah untuk bisa memperpendek antrean jemaah tersebut. Ia belum bisa menyebutkan secara detail strategi dimaksud. Akan tetapi, ia berharap tahun depan waktu antre bagi jemaah bisa lebih cepat dibanding saat ini yang maksimal 26 tahun.
Irfan melanjutkan, pemerintah dan DPR ke depan juga bakal merumuskan soal biaya haji 2027. Meski belum memastikan bakal menurunkan biaya, kemungkinan itu akan terus dibicarakan.
Apalagi, tahun ini, biaya haji menghadapi tantangan di tengah dinamika geopolitik global, antara lain terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga avtur, dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa layanan yang secara otomatis juga berpengaruh pada biaya.
Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal membenarkan, upaya memperpendek antrean jemaah menjadi perhatian Presiden Prabowo. Bahkan, Presiden Prabowo juga meminta agar perumusan strategi terkait bisa dilakukan secepatnya. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana rumusan yang akan dibuat nantinya.
Irfan melanjutkan, selain soal upaya memperpendek antrean jemaah, pihaknya juga menyampaikan catatan evaluasi terkait pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya mengenai penerbitan visa.
Ke depan, kata Irfan, visa haji harus sudah terbit pada bulan Ramadhan atau sekitar dua bulan sebelum ibadah haji dimulai, untuk mencegah terpisahnya jemaah dari rombongan atau kesulitan jemaah mendapatkan hotel ketika sudah tiba di Arab Saudi.
Pemeriksaan kesehatan jemaah juga bakal diperketat. Pengetatan itu diperlukan karena angka kematian jemaah haji mencapai sekitar 300 orang. Kendati angka tersebut masih perlu dipastikan dan menunggu laporan terbaru, ia memastikan jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan di tahun lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Tim Pengawas Haji DPR, dan Komisi VIII DPR atas terselenggaranya ibadah haji tahun ini.
Presiden juga berterima kasih kepada para petugas haji yang telah bertugas dengan penuh kedisiplinan. Bagi Presiden, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak terlepas dari kerja sama semua pihak untuk memastikan pemberian layanan terbaik kepada seluruh anggota jemaah.
