Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga guncangan pasokan global akibat perang di Iran memberi tekanan terhadap industri farmasi nasional yang masih bergantung pada impor bahan baku obat. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi dan memicu kenaikan harga obat hingga 20 persen di pasaran. Kementerian Kesehatan berupaya menjaga kenaikan harga obat tak lebih dari 20 persen sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM berjuang agar kenaikan harga bisa diredam maksimal 5 persen.
“Data yang saya dapat dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) kenaikan sekitar 10 persen, BPOM berusaha keras supaya maksimal 5 persen kenaikannya,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar saat dihubungi via telepon seluler di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Merespon kenaikan harga obat, BPOM pun telah mengambil beberapa langkah untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi sekaligus menjaga agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. Taruna menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban gejolak ekonomi global.
“BPOM tidak bisa mengendalikan nilai tukar rupiah, tetapi BPOM bisa mengambil langkah-langkah regulasi untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar harga obat tetap terkendali dan masyarakat tetap terlindungi,” kata Taruna.
BPOM, antara lain, memberikan relaksasi regulasi terhadap perpindahan sumber bahan baku obat dari satu negara ke negara lain. Kebijakan ini memungkinkan industri farmasi memperoleh bahan baku yang lebih kompetitif tanpa harus menghadapi proses perizinan yang panjang dan biaya pengujian yang besar, sepanjang standar mutu, keamanan, dan khasiat tetap terpenuhi.
Selain itu, BPOM juga memberikan kemudahan penyesuaian kemasan produk agar industri dapat melakukan efisiensi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk yang diterima masyarakat. Taruna menambahkan, BPOM telah mengundang dan berdialog langsung dengan pelaku industri farmasi nasional untuk mendengar berbagai kendala yang dihadapi akibat pelemahan rupiah dan meningkatnya biaya impor bahan baku.
Menurut Taruna, pendekatan kolaboratif menjadi penting agar keberlangsungan industri farmasi nasional tetap terjaga tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan harga obat yang berlebihan. “Industri farmasi harus tetap sehat karena mereka menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat. Namun, masyarakat juga harus tetap mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau. Di sinilah negara harus hadir mencari titik keseimbangan,” ujar Taruna.
BPOM juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas pengawas obat di tingkat internasional guna memastikan pasokan bahan baku dan rantai distribusi obat tetap berjalan dengan baik di tengah dinamika global. Taruna menilai situasi saat ini harus menjadi momentum untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional, khususnya dalam pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri.
“Ketahanan kesehatan tidak boleh bergantung pada kurs. Semakin kuat industri farmasi nasional dan semakin mandiri bahan baku obat kita, semakin terlindungi masyarakat Indonesia dari gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga obat yang masih wajar. Kenaikan 10 persen-20 persen dinilai masih masuk akal, sementara di atas itu dapat dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak. Adapun harga obat-obatan yang ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak naik dan tetap terjaga.
Guru Besar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran Keri Lestari mendukung langkah Kemenkes membatasi kenaikan harga maksimal 20 persen sebagai langkah antisipatif yang rasional. Namun, Keri mengingatkan pengawasan harus diperketat agar kenaikan harga tidak melebihi batas wajar dan tidak disalahgunakan,
Keri menambahkan, kenaikan harga obat sudah terjadi. Berdasarkan laporan dari Kabupaten Tangerang, Banten, yang diterimanya pada Minggu (14/6/2026), distributor telah menginformasikan potensi kenaikan harga obat dalam kisaran 15 persen-20 persen. Kelompok obat yang paling berpotensi naik adalah antibiotik, obat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan kanker, karena bahan bakunya masih didominasi impor.
Menurut Keri, kenaikan harga hingga 20 persen ini tak terhindarkan untuk obat-obat dengan kandungan bahan baku impor tinggi mengingat margin industri farmasi di Indonesia yang tipis. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan ini harus rasional dan proporsional, tidak semua obat akan naik dengan besaran yang sama. Obat-obatan vitamin dan obat dasar yang bahan bakunya sudah bisa diproduksi lokal diperkirakan relatif lebih aman.
Keri juga meminta pemerintah agar menjaga ketersediaan obat esensial dan obat bagi masyarakat miskin. Pelemahan rupiah dan gejolak global sekaligus menjadi ujian nyata bagi kemandirian farmasi.
“Ada opsi kebijakan pengurangan takaran obat tapi ini harus menjadi opsi terakhir dan disertai edukasi yang baik kepada pasien. Krisis ini harus menjadi momentum bagi bangsa kita untuk serius melakukan hilirisasi dan investasi riset bahan baku obat. Tidak ada pilihan lain selain mandiri,” tambah Keri, yang juga Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
Keri mengaku memahami dilema yang dihadapi pemerintah dan industri terkait kenaikan harga obat. Ia menegaskan, pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor pasti memberi tekanan pada industri farmasi nasional.
“Tekanan ini nyata dan tidak terelakkan. Data terbaru dari BPOM (Mei 2026) menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan impor bahan baku obat mencapai 94 persen,” ucap Keri.
Angka ketergantungan impor bahan baku obat ini jauh di atas rata-rata global negara-negara mandiri yang berada di bawah 65 persen. Kondisi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik global, terutama di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan utama.
“Sebagai akademisi, saya menilai ini adalah poin kerentanan sistem kesehatan nasional yang sudah lama kita ketahui, namun belum terselesaikan secara fundamental,” tambahnya.
Laporan dari India pada Juni 2026 mengonfirmasi bahwa meskipun perang di Iran telah mereda, harga bahan baku obat (API) tetap tinggi dan rantai pasok global tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Artinya, tekanan pada industri farmasi Indonesia tidak hanya berasal dari kurs rupiah, tetapi juga dari gangguan pasokan global.
Keri merekomendasikan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pendekatan jangka pendek, pemerintah bisa melakukan efisiensi rantai pasok. Industri harus melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok, tidak hanya pemasok utama tetapi juga pemasok bahan baku dari pemasok tersebut (key starting materials).
Industri farmasi Indonesia juga membutuhkan diversifikasi sumber bahan baku dan cadangan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi strategi pemasok cadangan dan menjaga stok pengaman untuk mengantisipasi lonjakan harga lebih lanjut.
Sementara pendekatan jangka panjang adalah hilirisasi riset bahan baku lokal. Hal ini adalah kunci karena saat ini baru 6 persen bahan baku obat yang diproduksi dalam negeri. Kolaborasi pentahelix, yaitu akademisi, industri, pemerintah, praktisi, dan masyarakat, mutlak diperlukan untuk menghasilkan bahan baku dari biodiversitas Indonesia yang melimpah.
Pemerintah juga didorong mengoptimalkan fitofarmaka dan obat bahan alam. Pemanfaatan fitofarmaka atau Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengurangi impor sekaligus mendorong industri herbal dalam negeri. Terkait insentif fiskal dan percepatan perizinan, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih dikenal dan diakses oleh industri, serta mempercepat proses registrasi variasi untuk substitusi bahan baku impor ke lokal .
Tantangan lainnya adalah konsentrasi produksi API di India dan China. Upaya untuk mendiversifikasi sumber ke AS atau Eropa terbukti sulit dan mahal karena keterbatasan pasokan.
Epidemiolog dan Ahli Keamanan Kesehatan Global Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, menambahkan, struktur industri farmasi Indonesia sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar. Sejak lama, Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor bahan baku obat. Hal ini adalah kelemahan struktural yang sudah ada selama puluhan tahun dan belum tuntas diselesaikan,
“Ditambah lagi dengan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap biaya produksi industri farmasi. Kenaikan harga minyak global juga memengaruhi biaya logistik dan energi produksi. Keduanya kombinasi bom waktu yang serius. Jadi bukan sekadar isu ekonomi, ini adalah ancaman terhadap akses kesehatan masyarakat yang kalau tidak ditangani serius akan berdampak langsung pada derajat kesehatan nasional,” ucapnya.
Dicky menyebut, harga obat generik bermerek dan obat paten paling rentan naik karena komponen bahan bakunya hampir seluruhnya diimpor dan penetapan harganya lebih fleksibel mengikuti pasar. Selain itu, obat-obatan kronik atau jangka panjang seperti obat hipertensi, diabetes, kolesterol juga berpotensi rentan naik dan paling meresahkan masyarakat karena dikonsumsi rutin.
Terkait harga obat yang masuk program JKN yang dijamin tetap stabil oleh pemerintah, Dicky menegaskan, tekanan kenaikan harga obat justru akan berpindah ke membengkaknya anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Jadi kita sudah prediksi karena fasilitas kesehatan akan mengajukan klaim yang lebih besar sehingga semakin menekan kondisi finansial BPJS Kesehatan. Ini adalah masalah yang harus kita antisipasi jangka menengahnya, dampaknya,” tambahnya.
Di sisi lain, kenaikan harga obat juga juga akan menyebabkan sebagian dari industri farmasi menengah ke bawah terancam gulung tikar karena tidak mampu membeli bahan baku obat. Apotek juga akan mengalami tekanan berlapis karena harga beli obat naik dari distributor sementara harga jual ke pasien sulit dinaikkan karena daya beli masyarakat terbatas.
Dicky juga terus mendorong pemerintah agar membangun kemandirian farmasi nasional secara serius dengan sinergi lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, harus ada investasi serius dalam industri bahan baku obat dalam negeri. Potensi bahan aktif dari tanaman obat lokal juga perlu dikembangkan secara ilmiah dan industrialisasi.
“Jadi ini bukan hanya soal kemandirian tapi juga termasuk peluang ekonomi besar. Sekali lagi yang kita butuhkan adalah political will yang kuat, kebijakan yang terkoordinasi, dan eksekusi yang konsisten,” kata Dicky.
