Produsen mobil listrik asal Cina, BYD Indonesia buka suara soal tumpukan kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Masalah ini sempat menjadi sorotan Direktorat Jenderal Bea Cukai lantaran memengaruhi waktu dwelling time atau waktu bongkar muat di Pelabuhan.
Head of PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengungkapkan faktor operasional dan logistik yang melibatkan berbagai pihak menjadi alasan yang menyebabkan adanya tumpukan kontainer milik produsen mobil BYD di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Termasuk tingginya volume kedatangan barang dalam periode bersamaan secara reguler setiap minggu, adanya sejumlah hari libur nasional, kepadatan lalu lintas distribusi, serta penyesuaian kapasitas pengangkutan perusahaan logistik atas dampak kenaikan BBM,” kata Luther dalam keterangan tertulisnya yang diterima Katadata, Kamis (18/6).
DJBC sebelumnya mencatat terdapat hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih menumpuk di Pelabuhan meski sudah menyelesaikan proses kepabeanan. Hal ini karena perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat situasi tersebut. Setelah kami cek angkanya secara komprehensif, jumlah kontainer milik BYD merupakan sebagian kecil dari total volume yang menjadi perhatian,” ujarnya.
Meski ada penumpukan kontainer, Luther menyebut perusahaan telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan proses distribusi kontainer berjalan dengan baik. Dia mengatakan sejak awal Juni, berbagai langkah percepatan juga telah dilakukan dan sudah menunjukkan hasil yang positif.
BYD juga sudah menambah armada logistik perusahaan serta memindahkan mayoritas kontainer pada periode sebelumnya. Perusahaan berharap pemindahan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
“Kami ingin sampaikan tidak ada upaya kesengajaan untuk memperlambat proses, mengingat biaya penyimpanan dan tambahan penalti harian di pelabuhan justru lebih besar dibandingkan biaya logistik dan penyimpanan baik milik sendiri atau temporary,” ucapnya.
Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama sebelumnya mengatakan penumpukan terjadi bukan karena proses administrasi kepabeanan, melainkan perusahaan importir tidak segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan tujuan.
Ia mengungkapkan bagaimana sejumlah perusahaan atau pabrikan otomotif memanfaatkan fasilitas untuk membiarkan barang yang mereka impor tidak segera keluar dari area pelabuhan selama tiga hari.
“Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling, itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari dua minggu dia tidak angkat ke luar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan,” kata Djaka dikutip dari Antara.
Menanggapi hal itu, DJBC pun juga telah melakukan upaya pemaksaan agar perusahaan-perusahaan importir tidak membiarkan barang tertumpuk lama di pelabuhan dan mengganggu waktu tinggal (dwelling time).
“Sehingga kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan,” kata Djaka.
Menurutnya dari sisi kepabeanan, mereka sudah selesai administrasinya, namun belum menyelesaikan pengeluaran dari pelabuhan.
Ia menilai, perusahaan membiarkan barangnya di pelabuhan dalam waktu yang lama menyusul pertimbangan biaya yang mungkin lebih murah dibanding jika barang impor harus ditempatkan di luar pelabuhan.
“Mengingat cost yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu. Mungkin kedepannya kita akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” ujar Djaka.
