Wacana biaya haji kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pertanyaan mengenai kemungkinan penurunan ongkos haji pada 2027. Di tengah berbagai tantangan global yang masih membayangi, pemerintah mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah biaya haji tahun depan akan kembali turun atau justru mengalami penyesuaian.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa seluruh skema biaya haji 2027 masih akan dibahas bersama DPR. Pembahasan itu akan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari nilai tukar rupiah, harga avtur, hingga kondisi geopolitik dunia yang belum stabil.
Saat ditanya apakah Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar biaya haji 2027 kembali diturunkan, Irfan menyebut keputusan tersebut belum bisa ditentukan saat ini.
"Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum belum jelas," kata Irfan di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).
Menurut Irfan, pemerintah harus berhitung secara cermat karena sejumlah komponen biaya haji mengalami tekanan. Selain kondisi ekonomi global, Pemerintah Arab Saudi juga disebut telah menaikkan sejumlah layanan yang digunakan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Baca Juga: Setoran Haji Bukan Lagi Rp25 Juta? Usulan BPKH Ini Bikin Calon Jemaah Deg-degan
"Pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Ini juga nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman DPR," ujarnya.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah disebut tengah menyiapkan strategi untuk menekan pengeluaran jemaah. Salah satu langkah yang disorot adalah pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi beban biaya, khususnya pada sektor akomodasi.
Irfan mengatakan gagasan Kampung Haji juga menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperbaiki pelayanan jemaah Indonesia.
"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," jelas Irfan.
Sebelumnya, muncul usulan berbeda dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga tersebut mengusulkan kenaikan setoran awal pendaftaran haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta.
Baca Juga: Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Wamen Haji Siapkan 20 Poin Perbaikan Penyelenggaraan Haji
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa peningkatan setoran awal dinilai penting untuk memperbesar dana kelolaan haji sehingga nilai manfaat yang dihasilkan juga semakin optimal di masa depan.
"Di dalam Rencana Strategis (Renstra) kami, setoran awal itu seharusnya naik menjadi Rp35 juta," kata Fadlul Imansyah.
Menurutnya, semakin besar dana yang dikelola, maka semakin besar pula peluang mendapatkan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk menopang biaya penyelenggaraan haji. Sebaliknya, jika setoran awal tetap, maka potensi pengembangan dana dinilai tidak akan maksimal.
