Pasuruan (beritajatim.com) – Persidangan legislatif kembali bergulir dengan fokus utama mengevaluasi capaian kinerja pembangunan fisik serta pemenuhan kebutuhan dasar warga di tingkat kecamatan. Seluruh perwakilan fraksi menyampaikan rekomendasi strategis agar eksekusi anggaran periode berjalan dapat menyasar sektor-sektor yang mengalami urgensi tinggi.
Pihak parlemen menggarisbawahi bahwa kualitas pengerjaan fasilitas publik harus menjadi standar utama dalam setiap proyek pengadaan agar daya pakainya bertahan lama. Langkah penataan ini dinilai krusial guna mengimbangi dinamika penyesuaian kebijakan dari struktur pemerintahan pusat.
“Tentu kita berharap persoalan infrastruktur ini kita selesaikan secara baik, tentu dengan bertahap, tapi dengan kualitas dengan grade yang bagus,” ujar Juru Bicara Fraksi Gabungan (NasDem, Demokrat, PPP, Gelora), Eko Suryono. Pihaknya mengingatkan bahwa aspek mutu tidak boleh dikorbankan demi mengejar panjangnya realisasi fisik di lapangan agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
Rencana ekspansi fasilitas medis ke wilayah selatan juga mendapat apresiasi positif karena dinilai mempermudah jangkauan berobat bagi masyarakat pelosok. Inovasi pelayanan yang ramah dan cepat diharapkan terus ditingkatkan seiring dengan tingginya kepercayaan warga dari luar daerah yang datang berobat.
Di sektor pendidikan, fraksi gabungan memberikan catatan tebal mengenai masih adanya kelompok usia produktif di desa terpencil yang belum tersentuh bangku sekolah secara utuh. Masalah sosiologis ini memerlukan komitmen penuntasan yang berbasis pada pemahaman literasi secara mendasar, bukan sekadar perbaikan data statistik.
“Kami melihat masih banyak persoalan Kabupaten Pasuruan yang ada di permukaan, dan tentu saat ini harus dalam proses pemetaan serta pengeksekusian,” tambah Eko Suryono di hadapan jajaran forum rapat. Pihaknya mendorong penguatan jaring pengaman sosial nonreguler serta dukungan modal bagi pelaku UMKM agar gejolak ekonomi harian dapat diredam.
Pernyataan apresiasi khusus juga disampaikan kepada kepala daerah atas dukungannya mendampingi langsung perjuangan sengketa tanah warga ke tingkat nasional beberapa waktu lalu. Kekompakan eksekutif dan legislatif dalam mengawal hak rakyat kecil tersebut dinilai menjadi sejarah baru bagi kemitraan politik lokal.
Seluruh masukan konstruktif ini diserahkan secara resmi untuk dibahas lebih mendalam pada tahapan kerja tingkat komisi dan badan anggaran. Komitmen gotong royong antarinstansi diyakini mampu menjadi stimulus utama bagi kebangkitan kesejahteraan masyarakat Pasuruan. (ada/kun)
