Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam pekerja di Indonesia. Dia pun berharap pemerintah segera turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal.
"Sebagaimana kita ketahui, secara umum kondisi industri dalam negeri yang bahan bakunya tergantung impor sedang mengalami tekanan. Harga bahan baku naik, harga minyak naik, berakibat naiknya cost product," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (18/6/2026).
"Sementara industri, produsen dalam negeri kesulitan menaikkan harga jual. Situasi ini diperparah dengan daya beli masyarakat yang stagnan, bahkan cenderung menurun," sambung Ristadi.
Gejala itu juga diduganya jadi salah satu penyebab pabrik sepatu di Bandung, Jawa Barat merumahkan sekitar 4.000 pekerjanya.
"Sekitar 4 ribu pekerja pabrik sepatu NIKE di Bandung dirumahkan. Dua hari yang lalu terinfo dari Pengurus KSPN pabrik tersebut bahwa mulai 15 Juni 2026 sekitar 4 ribu pekerja dari total jumlah pekerja 14 ribuan, dirumahkan," ungkapnya.
"Penyebabnya, pasokan bahan baku/material yang mengalami keterlambatan dari Amerika. Keterlambatan supply bahan baku ini informasinya disebabkan karena sebelumnya di-supply bahan baku langsung oleh pihak NIKE. Tapi kemudian diserahkan ke vendor pihak ke tiga, jadi mungkin ada hambatan teknis. Diperkirakan bahan baku baru tersedia bulan Juli," bebernya.
Namun Ristadi melihat potensi masalah yang lebih besar.
"Hal yang saya lebih khawatirkan adalah terjadinya gangguan supply bahan baku bukan karena semata tekanan harga bahan baku yang naik Tapi karena penurunan daya beli terhadap sepatu NIKE, sehingga pihak NIKE mengurangi ordernya," ucapnya.
"Ini yang bisa berakibat fatal yaitu potensi terjadinya PHK masal tidak bisa terhindarkan. Semoga ini tidak terjadi," sambung Ristadi.
Karena itu, Ristadi meminta pemerintah harus lebih keras bekerja melindungi industri dalam negeri. Dengan membuat kebijakan-kebijakan ketat disertai pengawasan yang kuat di lapangan.
"Misalnya, pengetatan importasi barang-barang yang sudah mampu diproduksi dalam negeri, stabilitas harga dan supply energi industri, perizinan yang praktis, cepat, dan murah, pajak yang rasional, serta penyiapan SDM tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," kata Ristadi.
Ristadi mengungkapkan, setidaknya ada fenomena yang bisa jadi penanda ancaman PHK massal mulai mengintai suatu perusahaan/ pabrik.
Pertama, kata Ristadi, perusahaan sudah sering telat membayar gaji pekerjanya dan telat membayar tagihan-tagihan lainnya.
"Kedua, sebulan ke depan belum ada kepastian order baru. Dan ketiga, terjadi penurunan volume produksi secara terus-menerus," jelas Ristadi.
"Tapi, tidak semua mengalami tanda-tanda itu. Kalau tidak mengalami penurunan volume produksi biasanya karena mendapat muntahan order dari pabrik sejenis yang tutup. Baik yang berorientasi pasar dalam negeri maupun ekspor," pungkasnya.
(dce/dce) Add as a preferred
source on Google
