Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari.
BEM UI menilai argumen pemerintah yang mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mutlak tidak bisa disetop merupakan sebuah kekeliruan logika yang besar.
Koordinator Bidang Sospol BEM UI, Hafidz Haernanda, menyoroti dua alasan utama yang sempat dilontarkan Qodari, yaitu pemenuhan janji politik dan adanya masyarakat yang sudah telanjur menerima manfaat program tersebut.
“Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total,” tegas Hafidz saat berbicara dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam.
Antara Janji Kampanye dan Hak Dasar RakyatHafidz mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Ia pun melempar balik pertanyaan retoris mengenai mana yang seharusnya memiliki posisi lebih kuat: suara dan kebutuhan riil masyarakat saat ini, atau sekadar janji politik Prabowo Subianto semasa Pilpres 2024.
Lebih lanjut, BEM UI mewanti-wanti agar program populis seperti MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih jangan sampai mengorbankan atau merebut pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang jauh lebih krusial.
Pembelaan Pemerintah: MBG Adalah Kontrak Politik Pemilu
Sebelumnya, Kepala Bakom M. Qodari secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak membuka ruang negosiasi atau evaluasi untuk menghentikan program MBG.
Menurut Qodari, program ini merupakan kontrak politik konkret dari Presiden Prabowo Subianto kepada sekitar 90 juta masyarakat yang membutuhkan.
Qodari memetakan gelombang penolakan atau kritik terhadap program ini ke dalam dua kelompok:
Kategori Politik: Mutlak tidak bisa diganggu gugat karena merupakan visi-misi resmi yang memenangkan pemilu.
Kategori Teknokratis: Terbuka untuk diskusi dan evaluasi, namun hanya sebatas pada teknis pelaksanaan di lapangan.
“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam program Inside Story With Diana Valencia di CNN Indonesia TV, Selasa (16/6).
Sebagai informasi, di samping program MBG dan Koperasi Desa, kabinet Prabowo-Gibran juga tengah mendorong program unggulan lain di sektor pendidikan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda. []
