Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk tim pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero). Hal ini untuk menjamin transparansi dan kepastian pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengawasan yang lebih tepat terhadap pengadaan energi primer. Tim tersebut nantinya melibatkan berbagai instansi lintas sektoral untuk memastikan proses bisnis dan penentuan harga berjalan secara profesional.
"Jadi gini dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara maka kami, ini dalam rangka transparansi, kami meminta izin sama Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tim pengadaan tersebut nantinya akan diisi oleh internal Kementerian ESDM yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Inspektorat Jenderal. Selain itu, unsur pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak PT PLN (Persero) juga dilibatkan untuk menyinkronkan data teknis dan administratif di lapangan.
"Di mana tim pengadaannya nanti adalah dari ESDM khususnya Dirjen Minerba, kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP dan dari PLN. Supaya apa? kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis," tambahnya.
Pemerintah berupaya meminimalisasi biaya operasional atau operating expenditure (opex) perusahaan karena tingginya biaya tersebut dipastikan akan menambah beban kompensasi yang harus ditanggung oleh keuangan negara.
"Nah dalam rangka meminimalisir opex-nya maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional. Karena apa, PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas, gasnya kan dapat HGBT. Itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," imbuhnya.
Kementerian ESDM mencatat, total kebutuhan batu bara PLN tercatat sebesar 154 juta ton untuk tahun 2026, namun komitmen kontrak yang sudah dikantongi baru menyentuh angka 134 juta ton. Tim ini diharapkan segera menyelesaikan sisa kekurangan sekitar 20 juta ton tersebut guna menghindari potensi gangguan pelayanan listrik kepada masyarakat.
"Batu baranya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan kontrak 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," tandasnya.
(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google
