Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat potensi penghematan anggaran lebih dari Rp3 triliun setelah menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.
Langkah ini diambil seiring penghentian sementara distribusi MBG selama masa liburan, yang biasanya diberikan kepada penerima manfaat, baik peserta didik maupun non peserta didik.
Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan, aturan tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan operasional program selama masa liburan, sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penataan ulang pelaksanaan MBG.
"Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," kata Sari dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Sari menjelaskan, selama penghentian sementara tersebut, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.
Dari kebijakan itu, BGN memperkirakan efisiensi anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari Rp3 triliun.
"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000," ungkapnya.
Tak hanya memangkas biaya operasional, BGN juga mulai menata ulang sasaran penerima manfaat MBG. Hingga 18 Juni 2026, lembaga tersebut telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut, untuk menentukan kelayakan sebagai penerima manfaat program. Jika hasil evaluasi menunjukkan bantuan tidak lagi diperlukan, alokasi anggaran akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan dukungan gizi dari pemerintah.
"Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," tutur dia.
Ke depan, BGN akan memprioritaskan penyaluran MBG kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Meski demikian, Sari menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
"Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara," pungkasnya.
(wia) Add as a preferred
source on Google
