Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) sebagai strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan susu sapi.
Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan kebutuhan protein hewani masyarakat terus meningkat, sementara produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
“SISKA menjadi solusi berbasis sumber daya lokal yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian protein hewani nasional,” kata Widiastuti dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, konsep integrasi sapi dan kelapa sawit memanfaatkan limbah perkebunan seperti bungkil inti sawit, pelepah, dan daun sawit sebagai pakan ternak, ditambah pemanfaatan rumput yang tumbuh di area perkebunan.
Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena dapat menekan biaya pakan hingga 40 persen.
Selain meningkatkan efisiensi, SISKA juga dinilai berpotensi memperkuat populasi sapi nasional melalui pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang tersedia.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Apabila separuh luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk program integrasi, potensi tambahan populasi mencapai sekitar 2,73 juta ekor sapi untuk kegiatan penggemukan maupun pembibitan.
Menurut Widiastuti, peningkatan populasi sapi domestik menjadi penting untuk memperkuat pasokan protein hewani nasional di tengah tingginya kebutuhan daging sapi.
Ia menyebut impor daging sapi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton sehingga peningkatan produksi dalam negeri perlu terus didorong.
Selain mendukung pasokan protein hewani, program integrasi sapi dan sawit juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha.
Kotoran sapi yang dihasilkan dari sistem integrasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan herbisida di perkebunan.
Meski demikian, lanjut dia, pengembangan SISKA masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan investasi, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.
Menurut dia, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi sapi dan kelapa sawit dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani maupun peternak.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjadikan integrasi sapi-sawit sebagai penggerak kesejahteraan petani dan peternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada protein nasional,” ucapnya.
Baca juga: Menkop ingin impor susu skim bisa ditekan demi memperkuat koperasi
Baca juga: Mentan: Kuota impor daging sapi swasta dipangkas demi stabilitas harga
Baca juga: Wamenperin dorong industri susu tingkatkan serapan dan subtitusi impor
Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan kebutuhan protein hewani masyarakat terus meningkat, sementara produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
“SISKA menjadi solusi berbasis sumber daya lokal yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian protein hewani nasional,” kata Widiastuti dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, konsep integrasi sapi dan kelapa sawit memanfaatkan limbah perkebunan seperti bungkil inti sawit, pelepah, dan daun sawit sebagai pakan ternak, ditambah pemanfaatan rumput yang tumbuh di area perkebunan.
Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena dapat menekan biaya pakan hingga 40 persen.
Selain meningkatkan efisiensi, SISKA juga dinilai berpotensi memperkuat populasi sapi nasional melalui pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang tersedia.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Apabila separuh luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk program integrasi, potensi tambahan populasi mencapai sekitar 2,73 juta ekor sapi untuk kegiatan penggemukan maupun pembibitan.
Menurut Widiastuti, peningkatan populasi sapi domestik menjadi penting untuk memperkuat pasokan protein hewani nasional di tengah tingginya kebutuhan daging sapi.
Ia menyebut impor daging sapi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton sehingga peningkatan produksi dalam negeri perlu terus didorong.
Selain mendukung pasokan protein hewani, program integrasi sapi dan sawit juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha.
Kotoran sapi yang dihasilkan dari sistem integrasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan herbisida di perkebunan.
Meski demikian, lanjut dia, pengembangan SISKA masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan investasi, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.
Menurut dia, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi sapi dan kelapa sawit dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani maupun peternak.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjadikan integrasi sapi-sawit sebagai penggerak kesejahteraan petani dan peternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada protein nasional,” ucapnya.
Baca juga: Menkop ingin impor susu skim bisa ditekan demi memperkuat koperasi
Baca juga: Mentan: Kuota impor daging sapi swasta dipangkas demi stabilitas harga
Baca juga: Wamenperin dorong industri susu tingkatkan serapan dan subtitusi impor
