JAKARTA, KOMPAS – Pada hari yang sama ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya dalam sebulan terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran direksi dan komisaris Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta. Tidak ada arahan khusus dari Presiden kepada kelima bank anggota Himbara untuk menahan kenaikan suku bunga kredit. Namun, Himbara diminta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar kenaikan suku bunga acuan tidak berdampak pada pinjaman masyarakat.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan jajaran direksi serta komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2026), sore hingga malam. Kelima bank dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pertemuan yang digelar secara tertutup selama sekitar 4,5 jam itu juga dihadiri, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan P Roeslani.
Justru hal itu yang mesti diperbaiki, yang bisa ditingkatkan efisiensinya, sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha - terutama UMKM - bisa tetap terjaga di level yang baik, di level yang sama.
Seusai pertemuan, Airlangga Hartarto tidak menjelaskan apakah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama Presiden. Akan tetapi, menurut dia, Presiden tidak memberikan arahan khusus kepada Himbara untuk meresponsnya. Airlangga pun berharap, ke depan tidak ada kendala dalam penyaluran kredit ke masyarakat.
“Ya, tentu harapannya, kan, ke depan kredit tetap jalan. Ini relainya, kan, ada transmisi terkait kenaikan bunga kredit, diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan,” ujar Airlangga.
Senada dengan Airlangga, Rosan P Roeslani juga mengatakan, Presiden tidak memberikan arahan khusus kepada perbankan Himbara untuk menahan suku bunga kredit sekalipun BI menaikkan suku bunga acuan dari 5,5 menjadi 5,75 persen. “Tidak ada, tidak ada (arahan), ujarnya.
Alih-alih meminta untuk menahan kenaikan suku bunga kredit, kata Rosan, Presiden justru berpesan agar Himbara meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Dalam setahun terakhir atau 2025-2026, Rosan mencatat, kinerja perbankan rata-rata naik 15 persen. Tingkat likuiditas dan dana pihak ketiga naik dua digit, angka kredit macet (NPL) juga berkisar antara 0,9-1,8 persen.
Di tengah pencapaian itu, efisiensi kineja perbankan masih harus ditingkatkan. Hal itu penting agar kenaikan suku bunga acuan tidak berdampak pada tingkat pinjaman masyarakat.
"Justru hal itu yang mesti diperbaiki, yang bisa ditingkatkan efisiensinya, sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha - terutama UMKM - bisa tetap terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, kenaikan suku bunga acuan merupakan mekanisme yang harus diikuti. Akan tetapi, itu tidak serta merta akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit karena itu sangat dipengaruhi oleh cara mendapatkan pendanaan di masyarakat. Selain itu, dampak kenaikan suku bunga acuan juga dinilai belum akan berdampak dalam waktu dekat.
“Nanti kita lihat situasi ini baru sebulan. Impact-nya baru terasa berikutnya,” ujar Riduan.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran direksi dan komisaris Himbara, serta para menteri ekonomi berlangsung beberapa jam setelah BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Keputusan tersebut diambil setelah BI menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara bulanan pada 17-18 Juni 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan stabilitas rupiah sekaligus menjaga inflasi tetap terjangkar.
Dalam sebulan terakhir, BI sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan. Pada RDG bulanan Mei 2026, BI telah memutuskan untuk mengerek naik suku bunga acuannya sebesar 50 bps ke level 5,25 persen. Langkah ini diambil, antara lain, untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang saat itu menembus level Rp 17.719 per dolar AS.
Belum berhenti di situ, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,5 persen melalui RDG mingguan pada 9 Juni 2026 atau hanya berselang 20 hari dari keputusan RDG bulanan sebelumnya.
Langkah tersebut terpaksa diambil oleh BI lantaran rupiah terus melemah sekalipun kebijakan suku bunga sudah ditempuh. Melemahnya nilai tukar rupiah yang saat itu sempat mencapai Rp 18.171 per dolar AS dinilai berada di luar perkiraan.
Rosan melanjutkan, dalam pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris Himbara, Presiden juga menekankan peran penting Himbara dalam perekonomian nasional. Kelima bank anggota Himbara diingatkan untuk tidak sekadar mengejar laba, tetapi juga harus bisa memberikan dampak ke masyarakat demi mewujudkan kedaulatan ekonomi.
Oleh karena itu, Himbara diminta untuk mendukung pembiayaan usaha rakyat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Juga tidak mempersulit pembiayaan kepada UMKM dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi.
“Justru UMKM ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah. Harus lebih rendah karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama UMKM,” kata Rosan.
Selain itu, lanjutnya, Presiden juga mengingatkan agar perbankan Himbara menjalankan usaha secara profesional, penuh kehati-hatian, dan tetap optimistis. Selain memiliki potensi besar ke depan, sentimen terhadap perekonomian Indonesia dinilai bakal membaik seiring dengan dinamika global pasca-kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
