Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menekan pengeluaran negara hingga lebih dari Rp3 triliun.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.
Menurut Agustina, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menyelaraskan standar pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
“Momentum libur sekolah kami manfaatkan untuk melakukan penataan dan evaluasi program agar pelaksanaannya ke depan semakin baik,” ujarnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Masa libur sekolah tahun ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang lalu, ketika MBG tetap disalurkan melalui mekanisme bundling, selama libur sekolah kali ini distribusi makanan bergizi akan dihentikan sementara.
BGN juga menetapkan bahwa SPPG yang tidak beroperasi selama periode penghentian program tidak akan menerima insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari.
Dengan jumlah SPPG yang saat ini telah beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp3,004 triliun selama 18 hari masa penghentian operasional.
Selain melakukan efisiensi, BGN turut menjalankan refocusing atau penyesuaian sasaran penerima manfaat MBG.
Hingga 18 Juni 2026, tercatat sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa telah teridentifikasi memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan dievaluasi lebih lanjut untuk menentukan kelayakannya sebagai penerima program MBG.
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada kelompok tersebut nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
BGN menegaskan bahwa prioritas penerima manfaat ke depan akan difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi.
Agustina menambahkan, data mengenai sekolah yang berpotensi tidak lagi menerima MBG masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi.
“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara,” pungkasnya.
