Pantau - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat meninjau SD Negeri Wolomoni di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tujuan memperkuat pelaksanaan program agar semakin efektif dan tepat sasaran.
Gibran menyampaikan pelaksanaan MBG tidak hanya dapat melibatkan kantin sekolah, tetapi juga orang tua murid, pesantren, gereja, siswa SMK jurusan tata boga, PKK, serta berbagai komponen masyarakat lainnya.
Ia mengungkapkan, "Kami menyambut baik pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG."
Menurut Gibran, semakin banyak unsur masyarakat yang dilibatkan, maka pelaksanaan program MBG akan semakin baik dan mampu menjangkau kebutuhan penerima manfaat secara lebih optimal.
Peran Orang Tua Dinilai Penting dalam Penyempurnaan MBGGibran menilai orang tua murid memiliki peran penting karena memahami kebiasaan dan pola makan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menyebut orang tua juga mengetahui berbagai karakter anak, termasuk anak yang cenderung memilih-milih makanan.
Masukan dari orang tua murid dinilai sangat bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan menu MBG pada masa mendatang.
Pelibatan orang tua diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumsi anak-anak.
Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Selama Libur SekolahDalam kesempatan yang sama, Gibran menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh.
Menurutnya, masa libur sekolah saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek pelaksanaan program tersebut.
Salah satu fokus perbaikan yang dilakukan pemerintah adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat agar bantuan dapat diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Gibran menilai manfaat program MBG sangat terasa terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah juga berkomitmen mencegah praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaan program sehingga tata kelola MBG dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memperbaiki implementasi MBG melalui sejumlah langkah, antara lain moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, serta pemfokusan penerima manfaat pada kelompok yang paling membutuhkan.
Badan Gizi Nasional juga akan melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG.
Hasil evaluasi dan kajian komprehensif yang dilakukan selama periode libur sekolah akan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program MBG pada tahap berikutnya.
