JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Namora Siahaan menyoroti cara pemerintah menangani masalah yang terjadi dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, pemerintah baru bertindak atau bergerak ketika masalah sudah terjadi.
"Sepertinya ada salah atau miskonsepsi dari pemerintah. Miskonsepsi bahwa suatu masalah itu harus timbul terlebih dahulu baru dia menjadi suatu masalah. Bahwa suatu masalah itu harus viral terlebih dahulu baru dia harus ditangani oleh pemerintah," ujarnya dalam Kompas Petang KompasTV, Kamis (18/6/2026).
Berdasarkan identifikasi pihaknya, akar masalah dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini adalah pemborosan.
Pihaknya menilai, pemborosan terbesar ada pada dua program strategis terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu MBG dan koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Oleh karena itu, penghentian program tersebut menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan BEM UI.
Baca Juga: Wakil BGN Agustina Arumsari: MBG Akan Difokuskan ke yang Membutuhkan, Dapur Tak Standar Dievaluasi
Namora pun tegas mengatakan mahasiswa tidak lagi mempercayai metode penindakan setelah pelanggaran.
Menurutnya, metode pencegahan juga harus dilakukan, yang mana berarti pemerintah harus mencari dan memotong akar masalah.
Oleh karena itu, ia menegaskan tuntutan mahasiswa BEM UI akan tetap sama, seperti yang dibawa dalam aksi di Jakarta pada Jumat (12/6) lalu.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- bem ui
- ui
- mbg
- makan bergizi gratis
- tata kelola mbg
- pemerintah
