JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Sikap tersebut disebut bukan bentuk oposisi maupun sikap abu-abu terhadap pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa posisi partai penyeimbang yang diambil PDIP berarti memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai baik untuk rakyat, sekaligus menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.
BACA JUGA:Kemenaker Beri Akses Sertifikasi Kompetensi untuk Alumni Magang dan Penyandang Disabilitas
"Sesuai keputusan Rakernas PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu," kata Said dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa partai penyeimbang harus bersikap objektif dan proporsional.
Karena itu, apabila kinerja dan kebijakan pemerintah dinilai baik bagi rakyat, PDIP akan memberikan dukungan hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Ia menegaskan dukungan tersebut diberikan demi kepentingan rakyat, meskipun tidak selalu memberikan keuntungan politik maupun elektoral bagi PDIP.
"Sebagai penyeimbang itu bersikap obyektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ujar Said.
BACA JUGA:Pascagempa Parigi Moutong, BAZNAS Buka Layanan Kesehatan Gratis bagi 171 Warga Terdampak
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," sambungnya.
Said menekankan bahwa posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, oposisi memiliki kehendak politik yang berlawanan secara total dengan pemerintah dan cenderung menonjolkan kelemahan maupun kekurangan pemerintahan untuk memperoleh dampak politik.
"Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita," ujarnya.
"Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," lanjutnya.
BACA JUGA:Nilai Kapitalisasi Capai Rp1.100 Triliun, Prabowo Minta Himbara Jadi Penggerak Ekonomi dan UMKM
- 1
- 2
- »
