Depok, ERANASIONAL.COM – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, menuai sorotan dari sebagian warga. Lokasi dapur yang berada di tengah permukiman padat penduduk dinilai berpotensi menimbulkan risiko apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan.
Salah seorang warga Pancoran Mas berinisial FS (41) mengaku merasa resah dengan keberadaan dapur MBG tersebut. Menurutnya, lokasi dapur yang berada di tengah kawasan padat hunian warga menimbulkan sejumlah kekhawatiran.
“Menurut saya rasanya aneh ya, kok bisa ada dapur MBG di tengah permukiman padat penduduk,” ujar FS kepada Eranasional, Kamis (18/6/2026).
Ia mengaku khawatir apabila sewaktu-waktu terjadi musibah seperti kebakaran yang dapat berdampak pada rumah-rumah warga di sekitarnya.
“Kita takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran. Kanan kiri rapat dengan rumah warga. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” katanya.
Selain itu, FS juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi dapur yang dinilai sempit serta keterbatasan luas bangunan.
“Jalannya hanya muat untuk mobil kecil. Kalau ada dua kendaraan berpapasan otomatis sulit. Dari sisi bangunan juga menurut saya tidak terlalu luas,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG Pancoran Mas 03 melalui pengelolanya, Fahad (asisten lapangan), menegaskan bahwa seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi.
“Dapur SPPG ini izinnya sudah keluar sejak Desember 2025. Namun kami baru mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir. Semua aturan yang diwajibkan sudah kami ikuti,” kata Fahad saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan bahwa selain perizinan administrasi, pihaknya juga telah mengantongi izin lingkungan dari warga setempat sehingga dapat menjalankan operasional dapur MBG.
“Secara administrasi sudah lengkap, termasuk izin lingkungan. Karena itu kami bisa beroperasi. Memang masih ada beberapa kekurangan yang sedang kami benahi,” ujarnya.
Fahad mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu ditingkatkan, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan keterbatasan ruang operasional.
“Kami berencana memperluas area ke bagian samping karena saat ini ruang untuk penyimpanan ompreng masih terbatas. Untuk pengelolaan limbah, sementara kami masih menggunakan sistem penyaringan. Ke depan akan kami sesuaikan dengan standar yang dianjurkan,” jelasnya.
Meski demikian, Fahad memastikan hingga saat ini operasional dapur berjalan kondusif dan belum ada keluhan resmi dari warga sekitar.
“Sejauh ini tidak ada warga yang komplain kepada kami. Kami akan terus berupaya menjalankan operasional sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Ketua RW setempat, Rohiyat (65), membenarkan bahwa pengelola dapur MBG telah mengurus izin lingkungan sebelum beroperasi.
“Iya betul, dapur MBG yang ada di wilayah kami sudah mengurus izin lingkungan dan saya juga sudah menandatangani dokumennya,” ujar Rohiyat.
Meski demikian, ia berharap pihak pengelola dapat terus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.
“Harapan saya sebagai Ketua RW, pihak dapur selalu menjaga kebersihan dan keamanan. Intinya yang penting tetap kondusif,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan pihaknya siap menjalankan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang berfokus pada peningkatan kualitas program.
“Kami akan menjalankan seluruh arahan dari pusat, termasuk pembenahan data, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program,” ujar Rakha kepada wartawan, selasa (16/6) kemarin.
Menurutnya, orientasi pemerintah saat ini bukan lagi sekadar memperluas cakupan penerima manfaat, melainkan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Orientasi saat ini adalah kualitas layanan. Program harus berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data BGN, Program MBG di Kota Depok saat ini telah menjangkau 402.814 penerima manfaat yang terdiri atas 337.603 siswa, 12.891 guru dan tenaga kependidikan, serta 40.610 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan cakupan yang besar tersebut, BGN menilai penguatan sistem pengawasan serta validasi data menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, proses refocusing terhadap data SPPG dan penerima manfaat kini tengah dilakukan secara menyeluruh.
“Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat maupun kebutuhan operasional dapur MBG,” ungkap Rakha.
