JAKARTA, KOMPAS.com - Deru mesin truk setiap harinya memecah pagi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Di balik kemudi setir mobil raksasa itu, setiap harinya para sopir memulai hari penuh ketidakpastian yang sama, seperti harus menghadapi kemacetan panjang, kelelahan akibat jam kerja tak menentu, hingga harus bertaruh nyawa di setiap perjalanan.
Meski harus bertaruh nyawa untuk mendukung kelancaran roda ekonomi Indonesia, sebagian besar para sopir truk justru harus bekerja tanpa jaminan kesehatan.
Baca juga: Nasib Sopir Truk di Tanjung Priok: Kerja 24 Jam, Kendaraan Pun Jadi Rumah
Ketua Umum Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) Nuratmo (45), mengatakan banyak perusahaan trucking yang menganggap para sopir hanya sebagai mitra saja, bukan karyawan tetap.
Alhasil, banyak perusahaan yang sekedar membayar para sopir berdasarkan rit pengantaran barang yang dilakukan, tanpa melengkapi hak-haknya yang lain, termasuk jaminan kesehatan seperti BPJS.
"Karena butuh pekerjaan, biasanya langsung ditandatangani tanpa posisi tawar yang kuat. Akibatnya, banyak teman-teman yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan," ucap Nuratmo ketika berbincang dengan Kompas.com di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (17/6/2026).
Padahal, setiap kali bekerja para sopir truk harus bertaruh nyawa di jalan. Selain itu, mereka juga kerap kali bekerja 24 jam yang berpotensi menganggu kesehatannya.
Sopir truk lain bernama Iwan Setiawan (55) bercerita, ia pernah bekerja di perusahaan asing yang bergerak di bidang logistik.
Di sana, hak-haknya seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terpenuhi dengan baik.
"Kalau sekarang di tempat saya bekerja, BPJS pun tidak ada. Sampai saya harus buat BPJS mandiri BPU (Bukan Penerima Upah). Perusahaan sekarang banyak yang tidak mau rugi dengan menanggung biaya tersebut," kata Iwan di lokasi, Kamis.
Ia sadar, pekerjaannya penuh resiko sehingga memilih untuk mengeluarkan uang secara pribadi agar ketika sakit atau kecelakaan semua biayanya bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan.
Baca juga: Dulu Dompet Sampai Enggak Bisa Ditekuk, Sekarang Harus Ngirit Betul
Punya riwayat penyakitSopir truk lain bernama Hayatul Mujahidin (56) juga mengaku, selama puluhan tahun bekerja tak pernah difasilitasi BPJS.
Oleh karena itu, ia mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri karena mengidap penyakit diabetes sejak 2008.
"Kalau BPJS Kesehatan, saya daftar mandiri sejak 2015 dan aktif saya gunakan karena saya menderita penyakit dalam," ucap dia kepada Kompas.com, Kamis.
Ia membayar BPJS Kesehatan sekitar Rp 35.000 per bulan. Sebab, setiap bulan harus kontrol ke dokter penyakit dalam di rumah sakit.
