JAKARTA,KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Yusril memastikan lima tuntutan mahasiswa akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kelima tuntutan itu terdiri dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
“Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” ujar Yusril dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/6/2026) pagi.
Dalam kesempatan itu, Yusril menanyakan kepada perwakilan BEM SI terkait program MBG. Pasalnya, dia juga sempat mendengar bentuk protes dari mahasiswa bukan untuk menghentikan, tetapi memperbaiki tata kelola. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dia meminta penjelasan khusus terkait tuntutan tersebut.
Program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat, untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah.
Ternyata, yang dimaksud dalam tuntutan ini adalah perbaikan tata kelola. Yusril menggarisbawahi hal itu, kemudian menyampaikan program MBG yang dilaksanakan pemerintah ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Bahkan, program ini juga diharapkan mendorong perputaran ekonomi masyarakat karena melibatkan banyak pelaku usaha penyedia bahan pangan di daerah.
“Saya juga minta klarifikasi lima tuntutan BEM pada aksi unjuk rasa yang lalu, terutama pada program MBG, apakah penghentian total atau perbaikan. Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” kata Yusril.
Yusril juga meyakini tuntutan ini akan menjadi perhatian pemerintah jika masukan yang diberikan terkait perbaikan tata kelola MBG. Dia menekankan MBG ini adalah program yang dilaksanakan Presiden Prabowo untuk masyarakat sehingga semua masukan perbaikan akan ditindaklanjuti.
“Program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat, untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Yusril.
Dalam pertemuan tersebut, Yusril melihat perwakilan yang hadir menyambut baik audiensi ini. Para mahasiswa ini, katanya, juga berharap aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan yang menimbulkan keresahan publik.
Selain itu, Yusril juga menekankan pentingnya dialog untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa. Dia juga menjamin kebebasan berpendapat sepanjang yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan berbasis kajian.
“Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, pertemuan ini menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa. Namun, aspirasi publik terkait keresahan isu-isu serupa tidak sampai di sini saja.
Rencana unjuk rasa juga terus bermunculan. Salah satunya dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti yang berencana berdemonstrasi pada Jumat (19/6/2026) pagi. Dari akun media sosial instagram @kepresmausakti, disebutkan titik kumpul aksi di Tugu Luar Universitas Trisakti.
Sebelumnya, rangkaian aksi terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir di berbagai daerah. Kemarin, misalnya, terjadi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Subang, Jawa Barat, yang berujung pada robohnya pagar kantor wakil rakyat tersebut.
Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Perguruan Tinggi Kabupaten Subang ini menyuarakan tuntutan terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, salah satunya evaluasi total MBG yang rawan penyalahgunaan. Selain itu, mahasiswa juga menuntut prioritas di sektor pendidikan.
”Kasus dugaan korupsi anggaran MBG harus diusut tuntas, termasuk penyalahgunaan ke tingkat daerah. Kami juga mendesak pemerintah lebih memprioritaskan sektor pendidikan gratis bagi rakyat hingga tingkat perguruan tinggi,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang Anas Ahmad Laduni.
