Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses rekrutmen lowongan kerja (loker) program padat karya yang dibuka Pemprov DKI Jakarta berlangsung transparan dan bebas praktik titipan maupun orang dalam (ordal). Pramono menegaskan seluruh proses dilakukan melalui sistem yang terbuka dan dapat diawasi publik.
"Nggak, nggak. Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka. Nggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali," kata Pramono di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).
Pramono mengatakan Pemprov DKI tengah menyiapkan pembukaan program padat karya yang akan menyerap sebanyak 2.843 tenaga kerja. Ia telah meminta sejumlah dinas untuk segera membuka proses pendaftaran dalam waktu dekat.
"Jadi, yang untuk program padat karya di DKI Jakarta kan jumlahnya 2.843. Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada," ujarnya.
Menurut Pramono, program tersebut disiapkan sebagai bantalan sosial bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan. Karena itu, proses rekrutmen akan dibuat sederhana agar masyarakat bisa segera bekerja.
"Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," katanya.
Pramono menjelaskan salah satu syarat utama untuk mengikuti program padat karya adalah memiliki KTP DKI Jakarta. Peserta juga tidak akan dibebani persyaratan pendidikan tertentu.
"Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja," ungkapnya.
Ia berharap program tersebut dapat membantu warga yang sedang mencari pekerjaan sekaligus memberikan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
"Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta," tuturnya.
Pemprov DKI sebelumnya mengumumkan membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya yang tersebar di sejumlah perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga Jakarta.
(bel/ygs)
