KETIKA selebaran resmi PT PLN (Persero) beredar luas dengan imbauan agar masyarakat menyiapkan senter dan lilin guna mengantisipasi pemadaman listrik bergilir, ada ironi besar yang sedang ditonton di panggung ekonomi nasional.
Di era digital saat jaringan internet, kecerdasan buatan, dan otomatisasi pabrik menjadi denyut nadi keseharian, anjuran untuk kembali ke penerangan abad pertengahan tersebut terasa seperti lelucon yang sangat hambar alias tak lucu.
Terlebih lagi, krisis ini tidak terjadi di pulau terluar yang terisolasi, tapi merayap di Pulau Jawa, episentrum gravitasi ekonomi yang menyumbang hampir 60 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) nasional.
Pemadaman listrik bergilir dengan durasi hingga tiga jam yang melanda sejumlah wilayah strategis di Jawa sepanjang Juni 2026, tentu bukan hanya gangguan teknis biasa.
Peristiwa ini merupakan alarm keras bagi rapuhnya tata kelola energi nasional dan cerminan dari disfungsi kebijakan publik yang sangat mendasar.
Kartografi pemadaman menunjukkan betapa meluasnya krisis keandalan listrik ini. Dari Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, hingga merambah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Semarang, Solo, Malang, dan Surabaya, pemadaman bergilir telah menjadi menu harian baru yang cukup pahit untuk ditelan.
Di Bogor, pemadaman menyasar kawasan pemukiman dan sentra usaha seperti Sentul, Nanggewer, Cimahpar, hingga Cileungsi.
Baca juga: Di Balik Protes Pengusaha MBG: Keuntungan Bisnis di atas Kepentingan Nasional
Di Tangerang Raya dan Depok, wilayah vital seperti sebagian kawasan Puspiptek, Taman Tekno, hingga Kampus Universitas Indonesia turut gulita.
Bergeser ke timur, masyarakat Malang Raya harus menelan pil pahit pemadaman bergilir yang berlangsung hampir dua pekan.
Sementara di Surabaya, kawasan padat penduduk seperti Sidotopo Wetan dan pusat pariwisata religi Ampel tak luput dari pemangkasan beban listrik secara darurat.
Ketika pemadaman berlangsung antara tiga hingga lima jam sehari, ritme kehidupan modern dan produktivitas ekonomi seketika terhantam keras.
Kerugian yang ditimbulkan oleh padamnya listrik tidak bisa lagi diukur hanya dengan nominal rupiah yang hilang di atas kertas tagihan.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki modal untuk membeli generator set (genset) cadangan, pemadaman listrik adalah lonceng kematian bagi pendapatan harian.
Seorang pengusaha kue di Desa Talok, Malang, harus menyaksikan adonan rotinya bantet dan bahan baku di dalam lemari es membusuk akibat mati lampu mendadak. Penjual es rumahan di Bekasi Utara meratapi dagangannya yang mencair tanpa pembeli.
Di Cileungsi, kelalaian pasokan daya selama lima jam tanpa pemberitahuan menyebabkan matinya aset biologis warga berupa komoditas ikan koi bernilai tinggi akibat hilangnya suplai oksigen dari mesin aerator.
Dampak pemadaman ini bahkan menembus ruang-ruang pelayanan publik yang paling krusial.
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi lumpuh total, memaksa warga Kecamatan Warudoyong yang ingin mengurus dokumen penting pulang dengan tangan hampa.
Di sektor kesehatan, meskipun rumah sakit besar memiliki sistem kelistrikan darurat, transisi daya saat listrik padam mendadak selalu membawa risiko kerusakan bagi peralatan medis sensitif di ruang perawatan intensif dan mengancam kualitas penyimpanan air susu ibu (ASI) bagi para ibu menyusui di kawasan pemukiman.
