JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menceritakan, mayoritas mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam kelompoknya adalah pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, GAPEMBI menyatakan menolak penyetopan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah yang dinilai berdampak ke banyak hal.
"SPPG atau pengusaha SPPG ini umumnya adalah pengusaha UMKM dan UKM. Kami yang berada di sini itu bukan bagian dari oligarki, kami adalah kelompok menengah, kelompok UMKM," ujar Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Fakta-fakta Tersangka Baru Korupsi MBG, Ketua Yayasan Diduga Atur Titik SPPG
Ia juga menceritakan, banyak mitra SPPG yang belum balik modal dari pembangunan dapur MBG tersebut.
"Mitra yang belum kembali modal itu juga punya tantangan untuk membayar kredit bank, membayar tagihan pinjaman ke pihak ketiga," ujar Alven.
Di samping itu, penyetopan penyaluran MBG selama libur sekolah juga berdampak kepada honor relawan hingga supplier bahan makanan.
"Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," ujar Alven.
Baca juga: BGN Berbenah, Pengusaha MBG Protes: Siapa yang Sebenarnya Kelaparan?
Oleh karena itu, GAPEMBI menolak Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.
"Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni tahun 2026, yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis (petunjuk teknis) Nomor 401.1 tanggal 29 Desember Tahun 2025," tegas Alven.
Diketahui, BGN akan meniadakan penyaluran MBG selama libur sekolah. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Penyetopan penyaluran MBG di sekolah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026.
Baca juga: BGN Setop MBG Selama Libur Sekolah, GAPEMBI: Berpotensi Tuntutan ke PTUN
Momen libur sekolah selama sekitar tiga minggu itu akan dimanfaatkan untuk menata dan memperbaiki tata kelola MBG.
Ia menjelaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi juga tak akan mendapat insentif.
"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," jelas Arum.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
