JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 agar tidak berkembang menjadi krisis yang mengganggu kehidupan masyarakat, termasuk pasokan pangan nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai langkah mitigasi harus dilakukan sedini mungkin mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan kering akibat fenomena El Nino.
"Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Daftar Wilayah Jawa Tengah yang Masuk Puncak Musim Kemarau Juli 2026, Mana Saja
Menurut Puan, data dan prediksi iklim yang telah disampaikan BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi semata, melainkan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan antisipatif di berbagai sektor.
"Data BMKG harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi kelompok rentan," kata dia.
Baca juga: Kemarau Mulai Picu Krisis Air di Tasikmalaya, Bantuan 8.000 Liter Air Bersih Digelontorkan
Puan mengatakan, informasi mengenai cuaca harus diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang terukur sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
Dia menegaskan, keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau justru ditentukan oleh kemampuan menekan risiko sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
"Karena keberhasilan Negara menghadapi musim kemarau tidak dapat diukur hanya dari kemampuan merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi," jelas Puan.
"Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara," sambungnya.
Baca juga: Cara Mendapat Bantuan Air Bersih Saat Kemarau di Karanganyar, Hubungi TRC BPBD
Selain memastikan ketersediaan air bersih, Puan meminta pemerintah mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketahanan pangan.
Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, Dia mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang, seperti pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan.
"Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan," kata Puan.
Baca juga: Bahaya Dampak El Nino, Ini Doa Rasulullah Saat Kemarau Panjang
Senada dengan Puan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan bahwa dampak kekeringan berpotensi mengganggu sektor pertanian dan pasokan pangan nasional.
"Dampak kekeringan juga tidak berhenti pada persoalan air minum. Ketika sumber air berkurang, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak karena petani menghadapi risiko gagal tanam, penurunan produktivitas, hingga kerugian ekonomi akibat keterbatasan irigasi," kata Iwan, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, jika kondisi tersebut tidak diantisipasi sejak sekarang, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu stabilitas pasokan pangan nasional.
