Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) buka suara soal pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah pada Jumat (19/6/2026) ini.
Adapun, pemadaman listrik bergilir itu mencakup wilayah di Jawa Barat seperti Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Depok. Pemadaman bergilir juga menyasar wilayah Pati dan Banjarnegara di Jawa Tengah.
Tak hanya itu, wilayah Jawa Timur juga mengalami pemadaman bergilir. Ini khususnya di wilayah Surabaya, Pasuruan, hingga Sidoarjo.
Pemadaman listrik bergilir itu berlangsung mulai dari 3 hingga 5 jam, tergantung daerah. Pemadaman disebut dilakukan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah gangguan yang memicu pemadaman tidak terencana.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, sejatinya sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.
Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," tutur Gregorius dalam keterangannya.
PLN, kata dia, terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem. Upaya ini guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.
"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," kata Gregorius.
Serangkaian pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan. Apalagi, sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) selama ini dikenal sebagai tulang punggung pasokan listrik nasional. Dengan kapasitas pembangkit terbesar, jaringan transmisi paling luas, serta cadangan daya yang selama bertahun-tahun disebut berlebih (oversupply), sistem ini kerap dipandang sebagai benteng utama ketahanan energi Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas pembangkit terpasang di wilayah Jamali secara total mencapai 44.857,2 megawatt (MW). Jumlah ini terdiri atas kapasitas pembangkit PLN sebesar 41.472,7 MW dan non-PLN 3.382,5 MW.
Jumlah kapasitas pembangkit terpasang di Jamali itu mendominasi lebih dari setengah dari total kapasitas pembangkit nasional yang mencapai lebih dari 73.735,7 MW.
Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemadaman bergilir di sistem Jamali justru menjadi pengingat bahwa cadangan daya berlebih tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik.
Selama ini, kata dia, konsep oversupply lebih sering diukur berdasarkan perbandingan antara kapasitas terpasang dengan beban puncak. Padahal, keandalan sistem kelistrikan ditentukan oleh faktor yang jauh lebih kompleks.
Baca Juga
- Inaplas Keluhkan Pemadaman Listrik, Utilisasi Industri Plastik Tertekan
- Isu 'Byar Pet' Listrik Jawa, DEN Pastikan Pasokan dari PLTU Cirebon Aman
- Pemadaman Bergilir di Jawa, Andalkah Tulang Punggung Sistem Kelistrikan RI?
Mulai dari kesiapan pembangkit untuk beroperasi, kondisi jaringan transmisi, fleksibilitas operasi sistem, hingga kualitas manajemen beban menjadi faktor penentu utama.
“Suatu sistem bisa saja memiliki cadangan daya besar di atas kertas, tetapi tetap rentan mengalami gangguan apabila terdapat bottleneck pada jaringan transmisi, gangguan teknis pada pembangkit kunci, atau ketidakseimbangan pasokan antarwilayah dalam sistem interkoneksi,” ujar Ronny kepada Bisnis, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, dalam konteks Jamali yang merupakan sistem interkoneksi terbesar dan paling kompleks di Indonesia, gangguan pada satu titik tertentu dapat memicu efek berantai apabila sistem proteksi dan pengelolaan beban tidak berjalan optimal. Pandangan tersebut menggeser fokus perdebatan dari persoalan pasokan energi menuju kualitas tata kelola sistem kelistrikan nasional.
"Jadi, kejadian ini sangat terkait dengan persoalan keandalan operasional dan tata kelola sistem, bukan semata-mata soal kecukupan energi primer seperti batu bara," katanya.
