JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik pemerintah dan PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang semakin sering terjadi di sejumlah daerah.
Menurut politikus PDI-Perjuangan itu, pemadaman listrik bergilir tersebut sangat membebani masyarakat dan telah nenimbulkan berbagai kerugian.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membenani masyarakat,” ujar Mufti Anam kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Pemadaman Listrik Bergilir Makin Sering, Anggota DPR Desak PLN Transparan
Menurut Mufti, pemadaman listrik bergilir tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga berlangsung dalam durasi yang lebih lama.
Dia mencontohkan pemadaman listrik di wilayah Bekasi Utara pada Kamis (18/6/2026) yang berlangsung hampir 10 jam.
Dia menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap kesulitan yang dialami masyarakat.
“Pemerintah tutup mata dan seperti tidak mempedulikan kesulitan rakyat. Dengan waktu yang lama dan terus-terusan terjadi, pemadaman listrik banyak menyebabkan kerugian materil dan imateriel bagi Rakyat,” ucap dia.
Baca juga: Ada Pemadaman Listrik di Tangerang Jumat Sore, Ini Daftar Lokasinya
Mufti menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir tidak boleh terus dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain kerugian ekonomi, lanjut Mufti, ada dampak sosial yang juga ditimbulkan akibat pemadaman listrik terjadi secara berulang.
“Bayangkan berapa banyak juga ASIP (ASI perah) yang basi akibat ketiadaan listrik? Sementara kita tahu para ibu menyiapkan stok ASIP untuk anaknya dengan mencurahkan tenaga dan waktu,” sebutnya.
“Dan berapa banyak orangtua yang harus kesulitan menghadapi tangis anak-anaknya karena listrik mati! Ini pun belum termasuk dampak pada sektor kesehatan masyarakat,” lanjut Mufti.
Masyarakat butuh jaminan tak ada lagi pemadaman listrikMufti menekankan, pemerintah dan PLN harus menjelaskan secara transparan kepada publik soal penyebab pemadaman listrik bergilir ini, dan kepastian waktu pemulihanya.
“Masyarakat sudah teriak-teriak tapi keresahannya diabaikan. Kalau seperti ini, rakyat akan melihat Pemerintah semakin semena-mena karena tidak mau mendengar kesulitan mereka,” kata dia.
Mufti pun mendesak pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan pemadaman listrik bergilir ini.
“Tindak lanjut yang real-nya seperti apa? Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” pungkasnya.
