Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai kampus mendampinginya dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua menuai respons positif dari kalangan akademisi.
Langkah tersebut dinilai membuka jalur komunikasi yang lebih langsung antara pemerintah dan generasi muda sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk menilai sendiri pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat Erdi menilai pelibatan mahasiswa memiliki nilai strategis karena kelompok tersebut relatif independen dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa dalam agenda kenegaraan dapat memperkaya proses pengambilan keputusan sekaligus memperkuat partisipasi publik.
"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi, Jumat (19/6/2026).
Bagi Erdi, langkah tersebut juga memiliki makna simbolis yang kuat di tengah dinamika hubungan pemerintah dan kelompok mahasiswa yang kerap diwarnai kritik.
Baca Juga
- Gibran Lanjut Kunker ke Gorontalo, Tinjau Bendungan hingga Ajak Anak Panti Belanja
- Gibran Minta Pembangunan KDMP Jangan jadi Saingan Pelaku Usaha Kecil
- Ikut Gibran Kunker di NTT, Mahasiswa Nyatakan MBG dan KDMP Harus Diprioritaskan di 3T
Dia menilai keterbukaan Gibran menerima dialog secara langsung dengan mahasiswa menjadi preseden yang jarang terjadi dalam praktik politik nasional.
“Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," ujar Erdi yang juga menjabat Wakil Dekan III FISIP Untan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
Dia menambahkan, keterlibatan mahasiswa memungkinkan berbagai kritik yang selama ini disampaikan melalui aksi demonstrasi dapat diteruskan secara langsung kepada pengambil kebijakan.
“Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan oleh Mas Wapres dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, kunjungan lapangan bersama mahasiswa dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini berkembang, terutama terkait isu-isu pembangunan di wilayah Papua.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.
Dia menilai pengalaman melihat langsung kondisi lapangan penting agar mahasiswa dapat membandingkan berbagai informasi yang beredar dengan fakta yang mereka saksikan sendiri.
"Saya rasa ini adalah upaya pemerintah untuk membuat mahasiswa bisa membandingkan antara informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi versi pemerintah. Artinya, pemerintah mengupayakan ada proses keterbukaan dalam hal ini," ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut juga berlangsung di tengah perdebatan publik mengenai sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi salah satu isu yang disoroti sebagian mahasiswa.
Dalam berbagai kesempatan, Gibran menegaskan pemerintah akan terus melakukan perbaikan tata kelola terhadap program-program strategis, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lima mahasiswa yang ikut dalam rombongan Wakil Presiden berasal dari berbagai perguruan tinggi dan latar belakang disiplin ilmu. Mereka adalah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.
Kehadiran mereka diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan generasi muda dalam membangun ruang dialog yang lebih terbuka dan berbasis pengalaman langsung di lapangan.
