jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi nasional yang tergabung dalam Koalisi Bangsa Muda menyerukan penguatan kedaulatan ekonomi nasional melalui forum diskusi "Mahasiswa Bicara" bertajuk Bangun Persatuan Nasional, Tegakkan Pasal 33 di Mattea Social Space, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).
Dalam forum tersebut, Ketua Pelaksana Koalisi Bangsa Muda sekaligus Ketua Umum EN LMND Muh. Isnain Mukadar menegaskan pentingnya persatuan nasional sebagai fondasi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
BACA JUGA: Perlambatan Industri Nikel Mulai Menekan Ekonomi Kawasan Tambang
"Persatuan nasional bukan sekadar slogan tahunan. Ia adalah syarat mutlak bagi kedaulatan dan kedaulatan ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 merupakan prasyarat utama bagi kemakmuran rakyat yang sesungguhnya," kata Isnain.
Koalisi Bangsa Muda menilai ketimpangan struktural masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, Gini Ratio nasional tercatat sebesar 0,250. Selain itu, sekitar 68 persen lahan nasional disebut dikuasai oleh 1 persen populasi.
BACA JUGA: Menteri Lingkungan Hidup Dorong IWIP Jadi Pelopor Industri Nikel Hijau
Mahasiswa juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Papua Pegunungan yang mencapai 30,03 persen meskipun wilayah tersebut kaya sumber daya alam.
Menurut Isnain, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
BACA JUGA: Industri Nikel di Indonesia Makin Mantap Gunakan Energi Bersih
Selain itu, pengelolaan industri nikel nasional turut menjadi sorotan. Meski Indonesia menguasai lebih dari 58 persen produksi nikel dunia, mahasiswa menilai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal.
Mereka menyebut sekitar 75 persen kapasitas smelter dan keuntungan industri nikel masih dikuasai pemegang saham asing.
"Sebuah negara yang menguasai lebih dari separuh produksi nikel dunia, namun tidak mampu menahan sebagian besar nilai tambah dari kekayaan itu untuk rakyatnya sendiri, adalah negara yang belum berhasil menegakkan kedaulatan ekonominya," ujar Isnain.
Dalam kajiannya, Koalisi Bangsa Muda mengaitkan persoalan tersebut dengan praktik serakahnomics, istilah yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggambarkan sistem ekonomi yang dipengaruhi imperialisme modal global, oligarki domestik, dan korupsi birokrasi.
Sebagai rekomendasi, Koalisi Bangsa Muda mengajukan 10 usulan kebijakan kepada pemerintah, di antaranya reformasi regulasi sektor mineral, renegosiasi skema bagi hasil dengan investor asing, penguasaan teknologi pemurnian mineral, percepatan reforma agraria, kebijakan afirmatif bagi Papua dan Maluku, revitalisasi koperasi rakyat, diplomasi mineral yang lebih tegas, penguatan Mahkamah Konstitusi, pengembangan kurikulum ekonomi kerakyatan, serta pemberantasan korupsi di sektor strategis.
Forum diskusi tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Sosial yang juga Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir sebagai pembicara.
Sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa nasional turut hadir, antara lain dari KAMMI, PII, GMNI, KMHDI, SEMMI, BEM PTNU, BEM PTMAI, dan EN-LMND.
Melalui forum itu, Koalisi Bangsa Muda menegaskan komitmennya untuk mendorong advokasi kebijakan berbasis data sekaligus melakukan pendampingan terhadap komunitas yang terdampak aktivitas industri ekstraktif. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fakta-Fakta Mencekam Bentrok TNI dengan Brimob
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra
